Kontroversi Undang-undang Mahkamah Konstitusi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-09-05 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

HASIL revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengatakan masa jabatan hakim konstitusi selama 15 tahun terlalu lama. “Sebaiknya cuma 10 tahun. Kalau 15 tahun, hakim bisa menjadi konservatif,” ujar Jimly pada Rabu, 2 September lalu. Jimly dan mantan hakim konstitusi lainnya, Maruarar Siahaan, juga mengkritik pembahasan revisi yang sangat cepat, tertutup, dan tidak melibatkan partisipasi publik. Mantan hakim MK lainnya, I Dewa Gede Palguna, menilai revisi menguntungkan para hakim konstitusi. Salah satunya terkait dengan perubahan batas usia tertua hakim MK, yakni 70 tahun, dari sebelumnya 65 tahun. Adapun masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK tak lagi 2 tahun 6 bulan, tapi 5 tahun. Revisi Undang-Undang MK disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 1 September lalu. Panitia Kerja Komisi Hukum DPR hanya membahas revisi itu selama satu pekan, mulai 25 hingga 31 Agustus lalu. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Agil Oktaryal, menilai revisi undang-undang ini cacat prosedur lantaran tidak melibatkan partisipasi publik. DPR hanya menghidupkan lagi draf periode sebelumnya. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi itu belum menyentuh persoalan substantif. Menurut dia, DPR seharusnya menekankan upaya pengawasan perilaku para hakim. Apalagi, selama 14 tahun MK berdiri, dua hakimnya terlibat kasus suap, yaitu bekas Ketua MK,…

Keywords: Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Joko Tjandra, Jaksa Pinangki, 

---

Foto Terkait