Pasal Sisipan Untuk Perambah Hutan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-10-10 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

RAPAT Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada akhir September lalu berjalan alot. Ada dua ketentuan yang disisipkan di antara Pasal 110 dan 111 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) itu. Para anggota DPR terbelah antara mendukung dan menolak aturan yang akan memutihkan usaha ilegal di kawasan hutan.
Darori Wonodipuro termasuk yang menolak. Anggota Panitia Kerja dari Fraksi Gerindra ini mewanti-wanti koleganya dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, yang menjadi utusan pemerintah, akan bahaya pasal ini. Toh, suara Darori tak didengarkan.
Pasal itu masuk draf final omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang hendak disahkan rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. “Keringanan untuk pengusaha yang disetujui dan saya harus patuh pada keputusan politik,” kata Darori, mantan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Karena tambahan, pasal itu disisipkan huruf menjadi 110A dan 110B. Ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Artinya, usaha perkebunan seperti sawit atau pertambangan yang mendapatkan izin pemerintah daerah dan berada di…

Keywords: Kehutanan, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, 

---

Foto Terkait