Operasi Caesar Omnibus

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-10-10 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

LAMPU ruang Badan Legislasi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, masih bersinar meski bilik-bilik lain di sekelilingnya gulita pada Rabu, 7 Oktober lalu, sekitar pukul delapan malam. Sedikitnya sepuluh orang duduk berpencar di ruangan itu. Tiga monitor jumbo di dinding menampilkan pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja alias omnibus law yang disahkan dua hari sebelumnya, Senin, 5 Oktober.
Seorang operator menggulirkan halaman demi halaman aturan baru itu. Tiba di pasal 253 soal revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, petugas menghapus kata “heliport” di belakang frasa “tempat pendaratan dan lepas landas helikopter”. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Perekonomian I Ktut Hadi Priatna, yang hadir dalam rapat malam itu, mengaku mengundang ahli bahasa untuk mengecek ejaan dan tanda baca. “Kami tak mungkin mengubah substansi karena sudah diketok di rapat paripurna,” kata Ktut ketika dihubungi pada Kamis, 8 Oktober lalu.
Disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu, naskah final Undang-Undang Cipta Kerja masih berkabut. Tujuh politikus Senayan yang hadir dalam rapat paripurna dan diwawancarai Tempo sepanjang pekan lalu mengaku belum menerima salinan aturan itu. Biasanya draf final diberikan ketika anggota menandatangani daftar hadir sebelum masuk ke ruang sidang. “Undang-undang ini seperti operasi caesar, terbit sebelum waktunya,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, yang datang ke rapat paripurna.

Anggota Fraksi Partai Demokrat melakukan 'walk out' dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 Oktober 2020. Tempo/M. Taufan Rengganis
Dalam rapat yang juga digelar daring itu, naskah final pun tak dibagikan secara online. Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan dokumen undang-undang masih dirapikan untuk menghindari salah ketik. Firman mengklaim penyuntingan konten undang-undang setelah pengesahan di rapat paripurna bukan suatu pelanggaran.
Terkocoh-kocohnya pengesahan omnibus law juga terlihat dari percepatan rapat paripurna tiga hari dari jadwal semula, Kamis, 8 Oktober lalu. Pada Ahad, 4 Oktober lalu, fraksi-fraksi pendukung pemerintah menginstruksikan anggotanya tak meninggalkan Ibu Kota. Instruksi itu disebar di grup WhatsApp yang juga dilihat Tempo. Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto, menerima undangan rapat melalui pesan pendek dua jam sebelum rapat paripurna dibuka. Sedangkan Benny Harman mengatakan beredar kabar bahwa pada 8 Oktober para buruh akan menggelar unjuk rasa besar menentang pengesahan omnibus law.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menyebutkan tindakan merapikan naskah undang-undang setelah pengesahan mengindikasikan adanya cacat formil. Menurut dia, penyuntingan sekecil apa pun berpotensi mengubah makna peraturan. “Skandal terparah dan terbesar dalam pembentukan undang-undang,” ujarnya.
•••
SEJAK dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, penyusunan omnibus law dikebut. Pada Desember 2019, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk satuan tugas bersama pemerintah dengan para pengusaha yang mayoritas tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Pada pertengahan Januari lalu,…

Keywords: DPR, Partai Golkar, Jokowi, Airlangga Hartarto, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, 

---

Foto Terkait