Duit Negara Rasa Swasta

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-10-24 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

SELARIK pesan dari Australia masuk ke telepon seluler Ekoputro Adijayanto, awal pekan lalu. Tak membuang waktu, Kepala Eksekutif Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) itu membalasnya dengan cepat. “Dari AustralianSuper, baru tahu soal LPI,” kata Eko singkat ketika ditemui di kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta, Rabu, 21 Oktober lalu.
AustralianSuper adalah lembaga dana pensiun dari Negeri Kanguru yang menampung fulus simpanan 2,1 juta buruh Australia dengan nilai aset mencapai US$ 171,5 miliar atau Rp 2.516 triliun (kurs Rp 14.600) pada 2019. Hampir separuh aset investasi mereka berada di luar Australia. “Dia ini target lama saya,” ucap Eko.
Adapun LPI adalah singkatan dari lembaga pengelola investasi alias sovereign wealth fund yang akan segera diluncurkan pemerintah Indonesia. Dasar hukum pembentukan lembaga ini baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat lewat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. 
Sebelum konsep LPI bergulir, Eko sebenarnya telah berulang kali menawarkan sejumlah proyek PINA kepada AustralianSuper. Tapi belum ada yang deal. Pada awal Maret lalu, ketika pemerintah menggulirkan rencana pendirian LPI, Eko kembali menghubungi calon investor itu. Dia bahkan mengajak delegasi AustralianSuper menemui sejumlah pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mendapat paparan jelas tentang rencana itu. “Memang baru ngobrol awal, terpotong karena pandemi, tapi kami tetap berhubungan,” ujar Eko. 

•••
BERGULIR sejak pertengahan 2019, rencana pendirian lembaga pengelola investasi baru digeber kencang pada awal 2020. Dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Jakarta, 16 Januari lalu, Presiden Joko Widodo pertama kali menyinggung rencananya membuat aturan sovereign wealth fund (SWF) dalam undang-undang sapu jagat tentang penciptaan lapangan kerja. Tak banyak yang mengulas pernyataan Jokowi ketika itu.  
Sebelum itu, cetak biru SWF untuk Indonesia disodorkan pemerintah Uni Emirat Arab. Selain menawarkan konsep, ADIA atau Abu Dhabi Investment Authority—lembaga pengelola dana investasi dari Uni Emirat Arab—berjanji menyetorkan modal awal sebesar US$ 20 miliar. 
Tak berselang lama seusai pertemuan tahunan industri jasa keuangan, Chief Executive Officer US International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. IDFC, lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat dengan kapasitas pinjaman sampai US$ 60 miliar, berjanji menyediakan pendanaan buat SWF Indonesia. Belakangan, komitmen serupa datang dari SoftBank, lembaga pembiayaan…

Keywords: foreign investment, Investasi Asing, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, 

---

Foto Terkait