PILKADA DITUNDA, LEBIH BANYAK RISIKONYA

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-10-31 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

BEGITU dinyatakan negatif Covid-19, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman langsung tancap gas. Ia kembali bekerja di kantornya di lantai dua gedung KPU pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sejak 26 Oktober lalu. Infeksi virus SARS-CoV-2 membuat Arief sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Ia harus meninggalkan pekerjaan selama 35 hari meski tidak menunjukkan gejala klinis. Arief beberapa kali menjalani tes swab selama dirawat di rumah sakit dan hasilnya selalu positif. Begitu memasuki hari ke-20, ia meminta dirawat di rumah dinas. Tak dinyana, ketika dites usap pada hari ke-11 dan tinggal di rumah, hasilnya malah negatif. “Memang benar, di rumah lebih rileks. Jadi, obat paling utama adalah keluarga,” kata Arief, 46 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Selasa, 27 Oktober lalu. Pekan pertama bekerja, Arief langsung memimpin pembahasan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang disiapkan KPU untuk pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember nanti. Menggandeng tim dari Institut Teknologi Bandung, KPU menyempurnakan sistem untuk membaca dan mengkonversi data pada kertas formulir C-1 menjadi data elektronik. Menurut Arief, teknologi baru ini mempercepat rekapitulasi penghitungan suara. Di tengah pandemi Covid-19, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan diselenggarakan di 270 daerah. Hingga pekan lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan 306 pelanggaran protokol kesehatan dari 13 ribu lebih kampanye tatap muka di seluruh Indonesia. Meski menuai kritik dan kekhawatiran dari banyak pihak bahwa pilkada bisa memicu munculnya kluster Covid-19, KPU memastikan pilkada tetap berlangsung. “Pilkada tidak mungkin ditunda lagi. Energinya sudah terlalu banyak dikeluarkan,” ujarnya. Kepada wartawan Tempo Wahyu Dhyatmika dan Mahardika Satria Hadi, Arief menceritakan persiapan KPU dalam menggelar pilkada, tarik-ulur penundaannya, hingga penggunaan Sirekap. Wawancara dilengkapi dengan jawaban Komisioner KPU, Ilham Saputra, yang diwawancarai secara terpisah sebelumnya lewat konferensi video oleh Mahardika, Nur Alfiyah, dan Abdul Manan pada Selasa, 13 Oktober lalu. Ilham menjadi pelaksana harian Ketua KPU selama Arief dirawat.

Banyak peserta pilkada yang masih menggelar kampanye tatap muka. Apa yang sudah dilakukan KPU untuk memastikan tidak terjadi kluster pilkada?
KPU sudah melakukan cukup banyak hal, terutama menyangkut regulasi. Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, terdapat klausul tentang kampanye dilakukan secara daring. Jika tidak bisa dilakukan secara daring, barulah kemudian kampanye boleh dilakukan secara tatap muka. Tapi jumlah orangnya dibatasi, harus mendapat izin, menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. Metode kampanyenya, baik rapat umum, pertemuan terbatas, maupun debat publik, harus diatur demikian. Debat publik, kalau dulu pendukung kandidat bisa arak-arakan masuk, sekarang tidak boleh lagi.
Sudah ada kandidat yang meninggal karena Covid-19. Pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye juga mencapai ratusan kasus di berbagai daerah. Bukankah ini menunjukkan keadaan masih rawan untuk menggelar pilkada?
Arief: Menerapkan regulasi tentu butuh dukungan dan kepatuhan banyak pihak. Kalau ada yang melanggar, tentu mekanisme peringatan dan pemberian sanksi harus ditegakkan oleh KPU daerah. Kalau ada pelanggaran administrasi, KPU harus bertindak setelah diproses di Bawaslu. Jika ada unsur pidananya, setelah diproses di Bawaslu bisa dikirim ke aparat penegak hukum.
Ilham: Sebetulnya kita bisa mengikuti protokol penanganan Covid-19 yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Ini aturan yang merevisi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Di situ kami atur sedemikian rupa larangan kampanye yang berpotensi mengumpulkan massa. Kami, misalnya, mencoret konser, bazar, dan rapat umum.…

Keywords: Komisi Pemilihan Umum | KPU, Covid-19, Pilkada 2020, #CuciTangan, #PakaiMasker, #JagaJarak, Kabar Pandemi,

Rp. 15.000