Akhiri Politik Dinasti

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-12-05 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :


SECARA hukum, tak ada yang salah dengan politik dinasti. Undang-Undang Pemilihan Umum tak melarang seorang kerabat pejabat negara mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur, bupati, atau wali kota. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa larangan bagi kerabat elite politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan konstitusi.
Yang dilanggar dalam praktik politik dinasti adalah etika publik. Dengan akses terhadap kekuasaan, seorang kerabat pejabat memiliki privilese untuk dapat memenangi pemilihan dibandingkan dengan kandidat lain. Sang pejabat, misalnya, dapat membuat program untuk memenangkan kerabatnya. Seorang pejabat dapat pula memobilisasi aparatur negara di bawahnya guna membantu pemenangan anggota keluarga yang berlaga.…

Keywords: Pilkada 2020, 
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000