Hukum Adalah Hak Asasi Manusia

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-12-12 / Halaman : / Rubrik : KL / Penulis :

HUKUM identik dengan orang berseragam dan jeruji besi. Hukum tampil dengan wajahnya yang bengis: melarang, merepotkan, memenjarakan, menindas. Padahal, seharusnya, hukum tak seseram imajinasi umum itu. Sebab, hukum, dalam makna asalinya, juga berarti hak seperti makna recht dalam bahasa Belanda, juga Jerman. Begitu juga dalam bahasa Latin, ius, hukum tak hanya merujuk pada sanksi, tapi juga hak.
Ekor kolonialisme, bisa jadi, yang membentuk citra tentang hukum yang menyeramkan itu. Pemerintah kolonial memang memakai hukum untuk kelancaran perdagangan di Hindia Belanda. Bukan hanya aturan perdagangan dan kontrak, berbagai transaksi juga hanya bisa lancar bila penduduk Hindia Belanda tertib.
Akibatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibawa ke sini diterapkan dalam konteks pengekangan kebebasan, polisi menjadi agen penjaga ketertiban, dan struktur pemerintahan dibuat untuk membungkam segala suara yang tak sejalan dengan pemerintah kolonial. Bahkan kita menerjemahkan government untuk pengelola negara dengan kata “pemerintah”.
Pada mulanya hukum adalah hak asasi manusia. Negara hukum atau rechtsstaat atau rule of law sebenarnya berbicara tentang hak-hak asasi manusia yang harus menjadi landasan bernegara serta pembatasan kekuasaan yang berlebihan oleh penguasa. Jadi negara hukum bukan sekadar soal supremasi, seperti yang dilontarkan banyak aparat hukum atau siapa pun yang ingin memakainya untuk menjaga ketertiban atau menyelesaikan konflik.
Memaknai frasa “negara hukum” hanya dalam konteks pemakaiannya sebagai jalan keluar akan bermasalah karena ia tidak berada di ruang hampa dan konteks sosial yang sempurna. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebenarnya dibuat dengan tujuan menekankan pembatasan tindakan penguasa, bukan untuk mengatakan bahwa semua…

Keywords: Hak Asasi Manusia, 

---

Foto Terkait