Dewan Kehormatan Kebablasan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-01-23 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :


LEBIH dari sekadar berlaku lajak, tindakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan wujud dari kekuasaan berlebih sebuah lembaga etik.
Lazimnya lembaga etik hanya mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan lembaga lain. Komisi Yudisial, misalnya, memberikan rekomendasi atas pelanggaran etika para hakim. Eksekusi selanjutnya dilakukan Mahkamah Agung. DKPP merupakan satu-satunya lembaga etik di Indonesia yang diberi wewenang memberhentikan.
Apa yang dilakukan Ketua KPU Arief Budiman pun secara etik bisa diperdebatkan. Pada April 2020, ia menemani koleganya, Evi Novida Ginting Manik,…

Keywords: DKPP, Bawaslu, KPU, Pelanggaran Pemilu, 
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000