POLEMIK PAM SWAKARSA KAPOLRI BARU

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-01-23 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

KOALISI masyarakat sipil yang berfokus pada reformasi sektor keamanan mengkritik rencana Kepala Kepolisian RI terpilih, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengaktifkan kembali pasukan pengamanan masyarakat (pam) swakarsa. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai ada potensi masuknya kelompok garis keras ke pam swakarsa. “Pam swakarsa bisa dipakai untuk memukul gerakan kritis masyarakat,” kata Asfinawati pada Kamis, 21 Januari lalu.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 20 Januari lalu, Sigit memastikan akan menghidupkan kembali pam swakarsa. Ia mengklaim rencana itu bertujuan membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Sigit, pam swakarsa juga akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang ada di Polri. “Pam swakarsa bisa tersambung dengan petugas kepolisian,” ucapnya.
Aturan pembentukan pam swakarsa juga muncul dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020. Personel pam swakarsa bisa terdiri atas anggota satuan pengamanan (satpam); kelompok kearifan lokal, seperti pecalang di Bali; kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat; serta siswa dan mahasiswa Bhayangkara. Selain itu, purnawirawan Polri dan Tentara Nasional Indonesia bisa masuk ke kepengurusan pam swakarsa. Pada 1998, pam swakarsa yang beranggotakan sejumlah organisasi kemasyarakatan digunakan untuk menekan demonstrasi mahasiswa dan mengamankan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Danu Pratama, mengatakan kepolisian tak memiliki aturan jelas tentang kualifikasi organisasi yang ditetapkan sebagai pam swakarsa. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya pun tak gamblang. Danu menilai diskresi Polri terlalu besar…

Keywords: Pam Swakarsa, Listyo Sigit Prabowo, Komponen Cadangan, Laskar FPI, Banjir Kalimantan Selatan,

Rp. 15.000