Aduan Mengepung Imam Bonjol

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-01-23 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

SELUAS hampir satu kali lapangan badminton, kantor Arief Budiman di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, sesak oleh deretan sofa cokelat dan meja panjang di salah sudutnya. Pada Kamis, 21 Januari lalu, Arief masih menempati ruangan yang dikhususkan untuk Ketua KPU tersebut.
Sejak sepekan sebelumnya atau 13 Januari 2021, Arief diberhentikan dari jabatan ketua oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menggelar rapat pleno pada 15 Januari lalu, para Komisioner KPU menunjuk Ilham Saputra menjadi pelaksana tugas Ketua KPU. “Kami belum memikirkan pindah ruangan karena masih berfokus menindaklanjuti putusan DKPP,” kata Ilham melalui sambungan telepon pada Jumat, 22 Januari lalu.
DKPP menyatakan Arief melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam rapat pleno yang digelar pada Rabu, 6 Januari lalu. Lima dari tujuh anggota DKPP sepakat bahwa Arief melakukan pelanggaran. Sedangkan Muhammad Afifudin, perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu di DKPP, memilih abstain. Adapun Pramono Ubaid Tanthowi—perwakilan KPU di DKPP—berbeda pendapat. Putusan itu baru dibacakan dan berlaku sepekan kemudian.
Kasus yang dihadapi Arief bermula dari aduan Jupri, mantan anggota KPU Kabupaten Mesuji dua periode. Jupri, yang gagal dalam seleksi anggota KPU Provinsi Lampung pada 2019, mengaku mengadukan Arief ke DKPP setelah membaca kiriman berita di sebuah grup WhatsApp yang berisi komisioner aktif ataupun bekas pejabat KPU se-Lampung. Isi berita itu menyebutkan bahwa Evi Novida Ginting, anggota KPU pusat yang diberhentikan Presiden Joko Widodo, aktif kembali. “Lalu ada anggota grup yang mengirim surat yang diteken Pak Arief. Surat itu menjadi dasar Bu Evi aktif lagi,” ujar Jupri.
Pada Maret 2020, DKPP memecat…

Keywords: DKPP, Komisi Pemilihan Umum | KPU, 

---

Foto Terkait