Jenderal Pemilik Saham 9252

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-02-13 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

KEPUTUSAN itu datang dari Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta militer Myanmar. Pada Rabu, 10 Februari lalu, Panglima Angkatan Bersenjata (Tatmadaw) itu memberlakukan darurat militer dan melarang semua pertemuan lebih dari lima orang untuk meredam unjuk rasa massal yang melanda negeri tersebut sejak Senin, 8 Februari.
Penangkapan dan kekerasan yang dilakukan Tatmadaw saat membubarkan demonstrasi tak membuat jera para pengunjuk rasa. Pesertanya terus berlipat ganda. Dokter, guru, mahasiswa, bahkan polisi kini bergabung dengan para aktivis membanjiri jalan-jalan kota. Tuntutan mereka jelas: pembebasan para pemimpin sipil dan Aung San Suu Kyi, pengakuan hasil pemilihan umum tahun lalu, serta militer kembali ke barak.
Junta militer masih memutus jaringan telekomunikasi dan Internet. Seorang aktivis Myanmar mengatakan masyarakat masih kesulitan berkomunikasi, tapi sebagian mengakalinya dengan jaringan privat virtual (VPN) sehingga masih bisa terhubung ke dunia luar. “Koneksi di sini lambat sekali,” katanya kepada Tempo, Rabu, 10 Februari lalu.
Kudeta itu adalah puncak pertarungan antara militer dan pemerintah sipil sejak pemilihan umum pada November tahun lalu, yang dimenangi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Perebutan kekuasaan itu diduga berkaitan dengan ambisi Jenderal Hlaing menjadi presiden setelah pensiun pada Juli nanti. Rencana sang Jenderal terganjal karena sekutu militer di parlemen, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), kalah dalam pemilihan itu.

Sejumlah biksu memberikan salam tiga jari sebagai bentuk keikutsertaan dalam demonstrasi menentang kudeta yang dilakukan oleh…

Keywords: Myanmar, Bisnis Tentara, Ancaman terhadap Demokrasi, Kudeta Militer Myanmar, 

---

Foto Terkait