Tarik-ulur Revisi Undang-undang Ite  

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-02-20 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jokowi meminta pasal-pasal karet atau multitafsir dalam aturan tersebut dihapus. “Kalau implementasinya menimbulkan ketidakadilan, undang-undang itu perlu direvisi,” kata Jokowi melalui akun Twitternya pada Senin, 15 Februari lalu.
Namun, alih-alih berfokus pada revisi, pemerintah malah akan membuat interpretasi terhadap pasal-pasal bermasalah. Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permintaan revisi. 
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga menyatakan pemerintah tak masuk ke urusan revisi aturan dan akan membuat rumusan interpretasi. Pemerintah pun mendukung lembaga penegak hukum seperti kepolisian membuat pedoman interpretasi resmi terhadap Undang-Undang ITE. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan pemerintah membentuk dua tim terkait dengan Undang-Undang ITE. Tim pertama menyusun kriteria implementatif, sementara tim kedua mempelajari dan menyusun rencana revisi. 
Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Southeast Asia Freedom of Expression Network Ika Ningtyas menilai ucapan Jokowi diterjemahkan berbeda oleh bawahannya. Menurut Ika, penyusunan pedoman interpretasi Undang-Undang ITE tidak akan menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya pasal karet. “Dengan menyusun pedoman tapi hulu tidak diselesaikan, rumusan undang-undangnya tidak dipersoalkan, akan memperburuk implementasinya,” ujarnya. 
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Jokowi memerintahkan kepolisian dan kejaksaan menghentikan perkara yang…

Keywords: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | UU ITE, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Intan Jaya, longsor, Banjir Jakarta, 

---

Foto Terkait