Dana Hibah Untuk Pariwisata Tak Terserap Semua

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-03-27 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

SEJAK pemerintah memulai vaksinasi Covid-19 pada Januari lalu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani bergerak cepat mendata setiap anggota organisasinya. Ia membuka pendaftaran bagi para pekerja sektor perhotelan dan restoran untuk diusulkan menerima vaksin gratis pada vaksinasi tahap kedua. “Karyawan hotel dan restoran berinteraksi dengan masyarakat. Kami pelayan publik juga,” kata Hariyadi, 56 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo, Rabu, 17 Maret lalu.
Keinginan Hariyadi agar semua pekerja sektor pariwisata segera divaksin terhadang keterbatasan stok vaksin. Hingga Maret 2021, PHRI telah mendata 121.500 pekerja dari sekitar 1.800 hotel dan restoran anggotanya. Itu belum mencakup pekerja lain di sektor pariwisata. Adapun dari 38,5 juta peserta vaksinasi tahap kedua, pekerja sektor pariwisata yang meliputi petugas wisata, hotel, dan restoran hanya mendapat jatah hampir 93 ribu vaksin. Porsi terbesar vaksin dialokasikan kepada warga lanjut usia.
Hariyadi mengatakan vaksinasi menjadi salah satu kunci membangkitkan kembali sektor turisme. Apalagi pandemi telah menyebabkan sedikitnya 30 persen dari 2,1 juta pekerja hotel dan restoran dirumahkan karena sepinya pengunjung. Bali, yang bergantung pada kunjungan 6 juta turis asing per tahun, terpukul paling keras. Ekonomi Pulau Dewata mencatatkan kontraksi 12 persen pada dua kuartal terakhir 2020. “Sekitar 90 persen hotel dan restoran di sana tutup,” tutur Hariyadi, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Kepada wartawan Tempo, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, Abdul Manan, dan Nur Alfiyah, Hariyadi menjelaskan kondisi pelaku industri hotel dan restoran yang terpuruk akibat pandemi, terobosan PHRI untuk memulihkan sektor pariwisata, upayanya mendorong vaksinasi, hingga target mendatangkan kembali turis asing. Pria yang memimpin bisnis Grup Sahid ini menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro semestinya diterapkan sejak awal pandemi karena tak memukul ekonomi. Wawancara berlangsung dalam dua kesempatan, yakni di kantor Apindo pada 17 Februari dan melalui konferensi video pada 17 Maret lalu.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana membuka kembali pariwisata untuk turis mancanegara pada Juni atau Juli mendatang. Bagaimana Anda menyikapi kebijakan ini?
Kami meyakinkan bahwa tamu yang datang dijamin kesehatannya. Jangan sampai terjadi kluster Covid-19. Kami pastikan makanan hingga sisi pekerja atau karyawan dikontrol betul. Misalnya di Bali, harapannya semua pekerja hotel dan restoran sudah divaksin karena banyak titik lemahnya kalau karyawan kami masih rentan terhadap Covid.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 2 juta orang divaksin di Bali sehingga pariwisata bisa segera dibuka. Apakah Anda menilai target ini realistis?
Pemikiran pemerintah begini: kalau vaksinasi bisa mencapai 70 persen populasi, daerah itu dianggap sudah cukup aman untuk dibuka. Kalau bicara Bali, penggerak utama ekonominya wisatawan mancanegara. Wisatawan lokal saja tidak cukup kuat untuk mengangkat Bali. Selama ini wisatawan mancanegara di Bali sebanyak 6 juta per tahun. Kalau itu hilang, berat mengangkatnya.
Apa yang disiapkan PHRI untuk menyambut pelonggaran akses bagi turis mancanegara itu?
Kami melakukan sertifikasi CHSE (kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan) di semua destinasi wisata. Kami mendorong semua anggota mendapatkan sertifikat itu.…

Keywords: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia | PHRI, Pariwisata, Covid-19, Vaksinasi Covid, 

---

Foto Terkait