Kader Mengepung Desa

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-04-10 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

PERINGATAN disampaikan Ketua Komisi Perdesaan Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus dalam rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin, 15 Maret lalu. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta rekrutmen pendamping desa tak boleh didasari kebijakan politis. “Kalau politis, kinerja pendamping desa jeblok, nama PKB yang tidak baik,” kata Lasarus menceritakan kembali pernyataannya kepada Tempo pada Sabtu, 10 April lalu.
Menteri Halim merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Ia juga kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kementerian Desa, sejak bernama Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, memang selalu dinakhodai kader PKB, dari Saifullah Yusuf, Muhammad Lukman Edy, Helmy Faishal Zaini, Marwan Ja’far, Eko Putro Sandjojo, hingga Halim.
Sebagian pendamping desa terafiliasi dengan PKB. Salah satunya terlihat dari surat tugas pendamping desa untuk wilayah Jawa Barat yang diteken Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jajang Abdullah pada 8 Januari lalu. Surat itu berisi 1.334 nama pendamping desa di tingkat kota, kecamatan, dan kabupaten.
Di Kabupaten Bogor, misalnya, Iman Sukarya Sarkowi terdaftar sebagai pendamping desa di Kecamatan Cisarua. Iman…

Keywords: Partai Kebangkitan Bangsa | PKB, Kementerian Desa, Abdul Halim Iskandar, 

---

Foto Terkait