Cerai Paksa Lembaga Riset

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-04-17 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

BERLANGSUNG dua setengah jam, rapat Komisi Riset dan Teknologi Dewan Perwakilan Rakyat serta Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Soemantri Brodjonegoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 30 Maret lalu menghasilkan tiga rekomendasi. Komisi Riset meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih masalah kelembagaan BRIN. Para politikus Senayan juga mendesak Presiden menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ketua Komisi Riset DPR Sugeng Suparwoto mengatakan rapat itu diadakan karena nasib Kementerian Riset serta BRIN terkatung-katung selama setahun. Menteri Hukum Yasonna Hamonangan Laoly tak kunjung mengundangkan peraturan presiden tentang pembentukan BRIN meski Jokowi sudah menandatanganinya pada Maret 2020. Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo tak segera memutuskan struktur kelembagaan BRIN. “Kami ingin masalah ini cepat selesai dengan mengundang pihak terkait,” kata Sugeng saat dihubungi Selasa, 13 April lalu.
Alih-alih memenuhi undangan rapat Komisi Riset, Yasonna dan Tjahjo kompak absen. Keduanya juga tak mengirim perwakilan ke Senayan. Bersurat kepada pimpinan Komisi Riset, Yasonna beralasan sedang menghadiri acara lain. Sedangkan Tjahjo menerangkan agenda rapat menyangkut lingkup internal Komisi Riset dan Kementerian Riset sebagai mitra kerjanya.
Presiden Jokowi sebetulnya mengirimkan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani pada…

Keywords: Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional | BRIN, Bambang Brodjonegoro, Megawati Soekarnoputri, 

---

Foto Terkait