Pesan Fikih Bekas Aktivis

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-05-08 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

PESAN berisi kekecewaan dikirimkan Zainal Arifin Mochtar melalui WhatsApp kepada hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, pada Selasa, 4 Mei lalu. Beberapa jam sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan gugatan formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Majelis hakim yang beranggotakan Saldi menolak gugatan itu. Zainal merasa dongkol karena Saldi berada di barisan hakim yang menolak formil Undang-Undang KPK. “Saya sampaikan, saya akan menjadi orang yang paling keras mengkritik dia,” ujar Zainal kepada Tempo, Kamis, 6 Mei lalu.
Zainal dan Saldi berteman sejak bertahun lalu. Mereka sama-sama menekuni ilmu hukum tata negara dan terlibat gerakan antikorupsi. Zainal kini menjabat penasihat Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Adapun Saldi pernah memimpin Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Padang.
Uji materi Undang-Undang KPK diajukan tiga mantan pemimpin KPK, yaitu Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang, pada November 2019. Mereka menilai proses revisi Undang-Undang KPK diwarnai kejanggalan. Di antaranya, tidak memenuhi rambu-rambu prosedural formil pembentukan undang-undang dan tidak melewati mekanisme program legislasi nasional prioritas di Dewan Perwakilan Rakyat. Gugatan ini ditolak seluruhnya.
Seperti Zainal, pegiat antikorupsi dari lembaga lain, semisal Indonesia Corruption Watch dan Pusako, berharap Saldi mendukung penguatan KPK. Direktur Pusako…

Keywords: Saldi Isra, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang KPK, 

---

Foto Terkait