Gatal Menunggu Tv Digital

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-05-15 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

RIBUT-RIBUT seleksi penyelenggara multiplexing (mux) televisi digital di 22 provinsi berlanjut sampai Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Bertempat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Senin, 10 Mei lalu, rombongan yang mewakili empat grup besar televisi swasta masih berupaya memperjuangkan keinginannya. 
Minus PT Media Televisi Indonesia (Metro TV) yang sudah puas dengan hasil seleksi, kelompok yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) tetap menginginkan semua slot multiplexing di setiap wilayah dilelang sekaligus. “Pembahasan terakhir Senin kemarin dengan tim Kominfo,” kata Ahmad Mujahid Ramli, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi, saat dihubungi pada Selasa, 11 Mei lalu.
Pemain besar industri penyiaran terestrial berupaya menjadi penyelenggara mux di semua wilayah. Dalam seleksi di 22 provinsi, yang hasilnya diumumkan Kementerian Komunikasi pada Senin, 26 April lalu, mereka hanya kebagian sebagian wilayah penyiaran.
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), yang tergabung dalam PT Media Nusantara Citra Tbk (Grup MNC) milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo, misalnya, hanya menjadi penyelenggara mux di sembilan wilayah. Grup Trans Corp milik pengusaha Chairul Tanjung juga kebagian sembilan wilayah lewat Trans TV dan Trans7.
Begitu pula kelompok usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk milik keluarga Sariaatmadja, yang mengantongi sembilan wilayah lewat PT Surya Citra Televisi (SCTV) dan PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar). Sedangkan kelompok PT Visi Media Asia Tbk (Grup Viva) milik keluarga Bakrie Cuma kebagian lima wilayah lewat PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).
Setiap penyelenggara di setiap wilayah berhak menggunakan 50 persen dari kapasitas mux, yang satu slotnya mampu menampung 12 kanal siaran televisi digital sekaligus dengan kualitas siaran standard definition. Sisanya wajib disewakan kepada lembaga penyiaran digital yang tidak menjadi penyelenggara mux dengan formula penghitungan tarif ditetapkan pemerintah. Selain menyewa slot mux di lembaga penyiaran swasta, penyelenggara siaran digital bisa nebeng di perangkat mux yang dikelola TVRI, seperti yang saat ini dilakukan penyelenggara siaran digital di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. 

Menkominfo Johnny G Plate menyampaikan sambutan virtual saat Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital, di Badung, Bali, Desember 2020. ANTARA/Fikri Yusuf
Empat grup besar tersebut sebetulnya telah mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi pada Selasa, 27 April lalu, sehari seusai pengumuman Kementerian Komunikasi. Dimotori Grup MNC, sanggahan itu terutama menyoal penetapan Nusantara TV (NTV) sebagai penyelenggara mux di Bali dan Lampung. 
NTV adalah stasiun televisi digital yang beroperasi di bawah payung PT Nusantara Media Mandiri, bagian dari NT Corp Media. Nama NT Corp merujuk pada singkatan pendirinya, Nurdin Tampubolon, politikus Partai Hati Nurani Rakyat. Setelah Hanura tak kebagian kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 2019-2024, Nurdin, yang di parlemen periode sebelumnya duduk di Komisi Penyiaran, menjadi anggota tim ahli Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Syafril Nasution, Ketua Umum ATVSI, mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran menyatakan penyelenggara mux harus berpengalaman dan telah melaksanakan pembangunan infrastruktur. “NTV itu sudah pernah bangun infrastruktur apa?” ucap Syafril saat dihubungi pada Rabu, 6 Mei lalu. 
Syafril adalah Direktur Corporate Secretary Grup MNC. Dia juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, partai politik yang dipimpin Hary…

Keywords: Kominfo, Stasiun Televisi, Digital, Pertelevisian, Johnny Gerard Plate, 

---

Foto Terkait