Dua Sisi Rencana Revisi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-05-29 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

TAK semua isi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menyenangkan pebisnis. Ketika pelaku usaha tak sabar menanti pemberlakuan pengampunan pajak jilid II, sejumlah perubahan ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) juga membuat mereka khawatir.
Kenaikan tarif PPN, kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno, bisa membebani konsumen sebagai pemikul harga paling akhir. Komisaris PT Asia Pacific Investama Tbk ini mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB). “Artinya, ini akan bertentangan dengan rencana pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Benny kepada Tempo, Sabtu, 29 Mei lalu.
Kekhawatiran serupa disuarakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Nicholas Mandey. Wakil Presiden Komisaris PT Matahari Department Store Tbk ini menilai kenaikan tarif bakal membikin mahal harga jual barang dan jasa. Dia khawatir daya beli masyarakat akan melemah sehingga memperparah kinerja industri retail yang sepanjang kuartal I lalu masih minus. “Pandemi Covid-19 belum diketahui kapan berakhir, dan pembatasan mobilitas bisa terus berjalan,” ucap Roy mengungkapkan sejumlah faktor yang selama ini sudah membebani anggota asosiasinya.
Disiapkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, RUU KUP memang tak hanya mengatur rencana pengampunan pajak jilid II yang belakangan membuat kehebohan. Perubahan pasal, termasuk penghapusan dan penambahan, juga akan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pun turut direvisi.
Sebulan terakhir, dalam beberapa kali kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan rencana kenaikan tarif PPN dan PPh. Dalam acara musyawarah rencana pembangunan, 4 Mei lalu, Menteri Sri menyebut kenaikan tarif PPN sebagai salah satu cara…

Keywords: DPR, Sri Mulyani Indrawati | Sri Mulyani, Pajak, Amnesti Pajak | Pengampunan Pajak, 

---

Foto Terkait