Data Kita Ada Di Mana-mana

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-06-05 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

NAMA Kementerian Dalam Negeri kembali terseret masalah saat terjadi kasus kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia di sebuah forum Internet pada 20 Mei lalu. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh sampai turun tangan memberikan klarifikasi kepada publik bahwa data yang diunggah di situs RaidForums tersebut tidak berasal dari instansinya. "Data kependudukan tidak memiliki elemen data nomor kartu, nomor handphone, jumlah tanggungan, dan tanggal kepesertaan," kata Zudan, 51 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Selasa, 25 Mei lalu.
Zudan mengatakan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), yang merupakan big data terbesar keempat di dunia setelah data di Cina, India, dan Amerika Serikat, sudah digunakan oleh berbagai lembaga untuk bermacam keperluan. Perbankan dan Pegadaian, misalnya, menggunakan foto wajah dan nomor induk kependudukan untuk memverifikasi data nasabah. Kepolisian juga memanfaatkan data kependudukan untuk mencari korban bencana hingga pelaku kejahatan. "Kasus terbaru, pelaku teror di Markas Besar Kepolisian RI langsung ketahuan identitasnya dengan face recognition," ujarnya.
Di ruang kendali Ditjen Dukcapil, Tempo menyaksikan kecanggihan teknologi pengenalan wajah tersebut. Dengan basis data yang komplet, identitas seseorang bisa cepat dikenali hanya melalui foto wajah meskipun separuhnya tertutup masker. Dari foto itu, sistem menyortir dan menampilkan potret beberapa orang yang mirip berdasarkan garis wajah. Petugas tinggal mengenali orang yang paling tepat. "Masyarakat kini harus berhati-hati. Jangan nakal di area publik. Kalau demonstrasi jangan merusak karena cepat sekali teridentifikasi," tutur Zudan.
Kepada wartawan Tempo, Sapto Yunus, Mahardika Satria Hadi, dan Nur Alfiyah, Zudan menceritakan pengelolaan data kependudukan, ancaman peretasan, cakupan kepemilikan kartu tanpa penduduk elektronik, peluang kerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan data di Ditjen Dukcapil, hingga pentingnya perlindungan data pribadi. Dia juga menegaskan bahwa semua server e-KTP berada di Indonesia. Wawancara dilengkapi dengan perbincangan lewat WhatsApp pada Rabu, 2 Juni lalu.

Bagaimana hasil penelusuran tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia di situs RaidForums?
Setelah menerima informasi di media sosial tentang kebocoran data, tim kami segera mengecek website RaidForums. Di dalamnya, pelaku mencantumkan tautan sampel data individu yang bisa diunduh. Ada satu juta baris data. Kami mengunduh dan menganalisisnya untuk melihat struktur dan pola datanya. Setiap pengelola data pasti memiliki struktur data masing-masing. Struktur data SIM (surat izin mengemudi), sertifikat tanah, perbankan, dan Dukcapil berbeda. Begitu kami buka struktur datanya, terdapat noka (nomor kartu), e-mail, nomor handphone, jumlah tanggungan, tanggal kepesertaan. Setelah melihat itu semua, kami memastikan struktur data itu bukan milik Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Makanya kami terkejut, kok, selalu disebutnya kebocoran data kependudukan.
Seperti apa struktur data kependudukan?
Struktur data kami ada nomor KK (kartu keluarga), NIK (nomor induk kependudukan), nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan data yang bocor identik dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Apakah tim Dukcapil memperoleh temuan serupa?
Kami tidak sampai melihat struktur datanya milik lembaga mana. Kami hanya memastikan struktur seperti itu bukan struktur data Dukcapil. Mengenai apakah data tersebut berasal dari instansi tertentu,…

Keywords: e-KTP, Data Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, 

---

Foto Terkait