Para Penjaga Data Pribadi

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-06-05 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

BAGI perusahaan tempat Muhammad Zamroni bekerja di Berlin, Jerman, keamanan data pribadi para pelanggannya tak boleh dilanggar. Zamroni ingat bahwa dia harus belajar tentang Undang-Undang Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR) dan definisi data pribadi saat bergabung dengan perusahaan teknologi yang bergerak di sektor logistik dan makanan itu. “Ketika ada pelanggan minta datanya dihapus, itu harus benar-benar dihapus. Kami tidak boleh menyimpan data apa pun mengenai pelanggan itu,” kata Zamroni kepada Tempo pada Kamis, 3 Juni lalu.
Zamroni menuturkan bahwa data agregasi anonim masih bisa disimpan untuk keperluan analisis perusahaan. Meski demikian, perusahaannya hanya dapat menyimpan data pelanggan yang tidak aktif atau riwayat aktivitas selama tiga tahun. Informasi itu pun dienkripsi dengan keamanan berlapis yang akan diaudit secara berkala. Menurut Zamroni, pusat data perusahaannya berada di Eropa, meski menggunakan infrastruktur teknologi perusahaan Amerika Serikat.
Kebocoran data bisa membawa masalah besar bagi perusahaan Zamroni. Apalagi GDPR menetapkan denda bagi para pelanggar aturan bisa mencapai 20 juta euro atau empat persen dari pendapatan global. “Dendanya luar biasa, jadi data pelanggan dilindungi banget,” tutur Zamroni, warga negara Indonesia yang sudah tiga tahun menetap di Berlin.
Perlindungan data pribadi, seperti identitas diri, nomor telepon, alamat e-mail, dan jejak digital di dunia maya, menjadi barang penting di Eropa. Setiap permintaan informasi pribadi harus menyertakan bukti persetujuan dari individu bersangkutan. Zamroni mengatakan belanja secara daring bisa dilakukan tanpa harus membuat atau mendaftarkan akun yang berisi identitas pribadi, seperti yang lazim terjadi di Indonesia. “Bisa anonim atau cukup mencantumkan alamat pengiriman dan nomor telepon. Setelah transaksi selesai, datanya hilang,” ujarnya.
Uni Eropa memberlakukan GDPR sejak 25 Mei 2018 untuk melindungi keamanan data pribadi penduduknya. Aturan itu juga wajib ditaati…

Keywords: Amerika Serikat, Google Inc, Kicauan Twitter, Uni Eropa | European Union | EU, Data Pribadi, Pembobolan data, 

---

Foto Terkait