UANG LEBARAN SEBELUM PELANTIKAN

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-06-19 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

ADUAN itu hanya berumur satu hari. Alih-alih membuka penyelidikan, Kepolisian RI menolak laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dugaan gratifikasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. “Kami kembalikan ke Dewan Pengawas KPK. Kan, sudah ditangani di sana,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Agus Andrianto pada Jumat, 4 Juni lalu, sehari setelah ICW mengadukan kasus tersebut.
Mental di polisi, laporan ini dibawa ICW ke Dewan Pengawas. ICW melaporkan Firli karena dia diduga menerima gratifikasi berupa diskon sewa helikopter saat berkunjung ke Baturaja, Sumatera Selatan, pada 20 Juni 2020. Ia terbang bersama keluarganya dari Palembang ke Baturaja, lalu balik lagi pada hari yang sama. “Semestinya kasus ini sudah masuk ranah pidana,” ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah, pada Sabtu, 19 Juni lalu.
Indikasi gratifikasi mencuat setelah ICW menyigi harga sewa di sembilan perusahaan penyedia layanan helikopter di Indonesia. Menurut Wana, mereka ingin mengetahui ongkos rata-rata dan kewajaran tarif sewa helikopter per jam, termasuk biaya bahan bakar dan pajak.
Penelusuran ICW mendapati biaya sewa helikopter berkisar Rp 39,1 juta per jam. Tarif ini berbeda dengan klaim Firli, yang mengaku membayar helikopter Rp 7 juta per jam. Firli diperkirakan menggunakan helikopter selama empat jam. ICW menghitung ada selisih Rp 140 juta dari tarif yang dibayar Firli.
Wana menduga…

Keywords: Dewan Pengawas KPK, Firli Bahuri, Solidaritas untuk Pegawai KPK,

Rp. 15.000