Ancaman Lumpuh Pembatasan Mikro

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-06-26 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

MENGGELAR rapat terbatas secara virtual di Istana Presiden, Senin, 21 Juni lalu, Presiden Joko Widodo langsung menyoroti dua hal, yaitu perkembangan vaksinasi dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Setelah menginstruksikan target vaksinasi 1 juta orang per hari, Jokowi meminta pemerintah daerah memperketat pelaksanaan PPKM mikro di setiap wilayah untuk menekan laju Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.
Dua pejabat yang mengikuti rapat tersebut bercerita, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, kemudian berbicara memaparkan angka kasus Covid-19 yang makin tinggi. Airlangga juga menyatakan perlu pembatasan ruang gerak masyarakat. “Presiden memberikan penegasan operasional lapangan PPKM mikro,” ujar Ketua Umum Partai Golkar ini seusai rapat terbatas.
Baca: Di Balik Kebijakan PPKM, Lobi Pengusaha dan Permintaan Kepala Daerah
PPKM mikro diberlakukan selama 14 hari mulai Selasa, 22 Juni lalu. Kebijakan itu antara lain berisi jumlah pengunjung di tempat makan maksimal 25 persen kapasitas, jumlah pekerja maksimal 25 persen di kantor yang berada di zona merah, dan larangan operasional tempat ibadah di zona merah. Begitu pula sekolah di zona merah dilarang menggelar pembelajaran tatap muka.
Menurut Airlangga, kebijakan PPKM mikro yang dipertebal ikut melibatkan pengurus lingkungan, kepala desa, lurah, bintara pembina desa, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.…

Keywords: Virus Corona, Covid-19, Zona Merah Covid-19, PPKM, 

---

Foto Terkait