Habis Pidana Terbitlah Tagihan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-09-04 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

WARGA Desa Cikopomayak dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, punya pemandangan baru di kampung mereka. Sedikitnya tujuh papan plang berkaki besi hollow tersebar di sejumlah sudut desa. Pada Kamis sore, 2 September lalu, salah satu plang berwarna putih itu berdiri membelakangi bocah-bocah yang berlarian di tengah lapangan sepak bola Neglasari. “Lahan ini dalam penguasaan dan pengawasan Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Satgas BLBI”. Begitu peringatan yang tertulis di plang tersebut.
Lambang kementerian dan lembaga berjejer di atas tulisan. Tertulis pula larangan: “Dilarang memperjualbelikan, memanfaatkan, menguasai, dan tindakan lain tanpa izin Satgas BLBI”.
Papan penyitaan di atas lahan bekas aset PT Bank Namura itu baru ditancapkan pada Jumat, 27 Agustus lalu. Di hari yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmodin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar seremoni pemancangan plang serupa di lahan perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten—sekitar 5 kilometer di sisi utara Neglasari. “Hari ini kami melakukan penguasaan fisik aset negara yang ditandai dengan pemasangan papan penguasaan dan pengawasan,” kata Mahfud Md., Jumat sore itu.
Mahfud adalah Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), tim yang dibentuk pada awal April lalu lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Selain di Jawa Barat dan Banten, pemancangan plang pengambilalihan aset berupa lahan dan bangunan oleh Satgas BLBI digelar serentak di Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Timur. Total luasnya, untuk sementara, mencapai 520 hektare, yang merupakan bagian dari jaminan hak tagih atas piutang negara terhadap obligor dan kreditor BLBI.
Lahan eks Bank Namura di Kecamatan Jasinga itu, misalnya, adalah bagian dari aset yang diserahkan dua obligor BLBI, Baringin Marulam Hasiholan Panggabean dan Joseph Januardy, pemilik bank, untuk menyelesaikan utang mereka. Laporan keuangan pemerintah pusat 2020 mencatat Baringin dan Joseph masih punya tunggakan Rp 170,14 miliar.

Warga bermain bola di lahan aset milik obligor BLBI di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 2 September 2021. TEMPO/M.A MURTADHO
Adapun aset di perumahan Lippo Karawaci yang dipasangi plang penguasaan negara adalah properti milik eks debitor Bank Lippo yang diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pengurang kewajiban BLBI. Tak terang siapa debitor Bank Lippo yang dimaksud.
Head of Corporate Communications PT Lippo Karawaci Tbk Danang Kemayan Jati mengatakan lahan itu secara hukum telah dikuasai pemerintah sejak 2001. Adapun Lippo, dia menambahkan, tak berhubungan dengan penyaluran dana BLBI. “Tidak ada satu pun perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekali pun atau satu sen pun dana BLBI,” tutur Danang, Jumat, 27 Agustus lalu.
Lama tak terurus, aset-aset yang menjadi bagian dari penyelesaian utang para obligor dan debitor BLBI ini ditengarai banyak berpindah tangan. Di Jasinga, plang-plang Satgas BLBI kini tertancap di tanah garapan dan di depan gudang penyimpanan kayu, rumah kecil, juga bangunan mewah seperti vila. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya bercerita, bangunan-bangunan di atas lahan yang kini terpancang papan Satgas BLBI dibangun sekitar lima tahun lalu. Pemiliknya, dia mengungkapkan, “Warga biasa sampai tentara.”  
Kepada Tempo, Mahfud mengaku telah mengetahui sengkarut penguasaan lahan eks penerima BLBI, seperti di Jasinga, yang sebenarnya milik negara. Hal…

Keywords: Mahfud Md, Sri Mulyani Indrawati | Sri Mulyani, Tommy Soeharto, Sjamsul Nursalim, BLBI, Satgas BLBI, 

---

Foto Terkait