POLISI TIDUR FORMULA E

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-09-11 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

BERJALAN selama satu jam, pertemuan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dihadiri sembilan petinggi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Pada Kamis siang, 19 Agustus, itu, mereka membahas penggunaan hak interpelasi soal balap mobil listrik atau Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono, yang hadir dalam rapat itu, mengatakan dua partai menyoroti poin-poin yang akan diusung dalam interpelasi—hak untuk meminta penjelasan soal kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas. Misalnya, urgensi mengadakan acara balapan di tengah pandemi Covid-19. Baca: Lingkaran Jusuf Kalla di Formula E Menurut Gembong, dua fraksi bersepakat untuk bersama-sama menggunakan hak interpelasi. “Kami bersepakat tak ada fraksi yang di depan atau di belakang karena sama-sama maju mengusung hak interpelasi ini,” tutur Gembong ketika dihubungi pada Jumat, 10 September lalu.

Seorang peserta pertemuan bercerita, rapat dua fraksi itu turut membahas keikutsertaan PSI dalam agenda interpelasi. Kehadiran PSI dinilai membuat fraksi lain ragu untuk bergabung karena partai berlambang mawar putih itu sering mengkritik program kerja pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya penolakan PSI terhadap usul kenaikan gaji anggota DPRD akhir tahun lalu. Pengurus partai ini mengatakan perwakilan dua fraksi sepakat untuk berbagi peran. PDI Perjuangan akan bergerilya menggalang dukungan dari anggota fraksi lain. Adapun PSI, selain melobi fraksi lain, akan mengerem komentar tentang interpelasi agar partai lain mau merapat ke barisan pendukung interpelasi. Omong-omong interpelasi Formula E pertama kali digulirkan anggota Fraksi PDIP, Johny Simanjuntak. Ia mencetuskan gagasan tersebut setelah Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Formula E masuk daftar program prioritas. “Tak ada urgensi menggelar Formula E di masa pandemi,” ucapnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunjukkan lembar tanda tangan pengajuan hak interpelasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 26 Agustus 2021. TEMPO/Adam Prireza
Interpelasi bergulir semakin deras setelah Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Jakarta menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah DKI periode 2019. BPK menilai pembagian tanggung jawab penyelenggaraan Formula E antara pemerintah DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana proyek belum jelas. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, pemerintah DKI telah membayar commitment…

Keywords: Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Formula E,

Rp. 15.000