Polemik Gelar Doktor Pejabat

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-16 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

Polemik Gelar Doktor Pejabat
UNIVERSITAS Negeri Jakarta (UNJ) berencana memberikan gelar doctor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Dua pejabat di Kabinet Indonesia Maju ini dianggap memiliki karya dan pemikiran luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan peradaban. Aliansi Dosen UNJ memprotes rencana penganugerahan gelar doktor kehormatan untuk Ma’ruf dan Erick. Presiden Aliansi, Ubedilah Badrun, mengatakan pihaknya menolak rencana pemberian gelar itu pada September 2020. “Upaya pemberian gelar muncul lagi dan kami konsisten menolak,” kata Ubedilah pada Rabu, 13 Oktober lalu. Ubedilah menuding senat universitas berupaya mengubah aturan gelar kehormatan untuk memuluskan rencana penganugerahan. Aturan yang hendak dirombak adalah pedoman pengusulan pemberian gelar untuk pejabat. Dalam regulasi itu, universitas tak boleh menghadiahkan gelar doktor kehormatan kepada pejabat publik yang masih aktif karena hal itu dapat merusak otonomi dan independensi kampus. Aliansi Dosen menolak pemberian titel kepada Ma’ruf dan Erick antara lain karena masalah kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan. Gagasan Ma’ruf mengenai darul mitsaq atau negara kesepakatan dinilai tak orisinal karena sudah dicetuskan para pemikir klasik. Sedangkan Erick dinilai belum punya…

Keywords: Arab Saudi, Kinerja Polisi, Calon Presiden 2024, Doktor Honoris Causa, 

---

Foto Terkait