Serdadu Perang Tunggu Panggilan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-16 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

MEUTYA Viada Hafid masih mengingat suasana rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Januari lalu. Ketika itu, menurut Meutya, sejumlah koleganya di Komisi Pertahanan menghujani Prabowo dengan pertanyaan tentang program Komponen Cadangan Tentara Nasional Indonesia.
Kepada Prabowo, sejumlah anggota Dewan meminta proses pendaftaran anggota Komponen Cadangan dilakukan secara transparan dan terbuka. “Dan betul-betul digunakan untuk pertahanan, bukan untuk kepentingan tertentu,” ujar Meutya, Ketua Komisi Pertahanan DPR, menceritakan ulang rapat tersebut, Rabu, 13 Oktober lalu.
Kementerian Pertahanan membuka pendaftaran anggota Komponen Cadangan sejak medio 2020. Program tersebut dijalankan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disahkan pada Oktober 2019.
Kejanggalan mengadakan Komponen Cadangan sudah terasa sejak penggodokan rancangan undang-undangnya yang berlangsung diam-diam. Kala itu, perhatian publik tengah berfokus pada revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Partai politik pendukung pemerintah turut merasa waswas. Ditemui terpisah, tiga politikus pendukung pemerintah ikut mengkritik Komponen Cadangan. Mereka khawatir tentara bantuan ini diisi orang-orang yang berafiliasi kepada Partai Gerakan Indonesia Raya pimpinan Prabowo. “Ini bisa jadi alat politik menuju Pemilihan Umum 2024,” tutur salah seorang politikus.
Itu sebabnya sejumlah anggota Komisi Pertahanan meminta Prabowo menggelar rekrutmen secara terbuka. Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,…

Keywords: Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra, Prabowo Subianto, Komponen Cadangan, TNI, 

---

Foto Terkait