Belasting Hilang Di Kebun Elaeis

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-10-16 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

Laporan seri pertama hasil kolaborasi riset dan peliputan Tempo, Mongabay Indonesia, Betahita, dan Auriga Nusantara mengenai pajak sawit ini terselenggara atas dukungan Perkumpulan Prakarsa, Eyes on the Forest, Jikalahari, dan Greenpeace Indonesia.

FARID Bachtiar mengandaikan wajib pajak mbeling di sektor usaha sawit sebagai bebek. Dan Farid, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau, kini sedang bertekad berburu bebek.
Banyak bebek dalam daftar buruannya. Namun, agar perburuan efektif, tidak mengejar semua bebek, Farid memilih berfokus pada beberapa ekor dulu. “Kami butuh kasus untuk bebek satu kami potong,” kata Farid ketika ditemui di kantornya di Pekanbaru, 15 September lalu.
Farid sudah membayangkan, bebek yang bisa dipotong itu akan menjadi bahan kampanye untuk ditunjukkan kepada bebek-bebek lain agar mereka segera membenahi laporan pajak. Niatnya, sekali potong, semua bebek terkwek-kwek.
Misi berburu bebek itu adalah wajah baru upaya kantor pajak mengejar potensi penerimaan pajak dari kelapa sawit. Selama ini, pemerintah dan pelaku industri menyebut bisnis sawit dari hulu ke hilir sebagai urat nadi perekonomian nasional.
Namun, jika menengok sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak, sawit alias Elaeis guineensis Jacq. tidaklah semulia itu. Jumlah setoran pajak sektor sawit beserta turunannya paling tinggi Rp 21,87 triliun, yakni pada 2015, tujuh tahun lalu. Setelahnya, sumbangan pajak sawit terus melorot. Pada 2018, menurut data terbaru yang disediakan pemerintah: pajak sawit tinggal Rp 10,2 triliun.
Anomali itu yang menjadi sorotan utama Komisi Pemberantasan Korupsi ketika program koordinasi dan supervisi sawit digeber pada 2015-2019. Melibatkan unit kerja lintas kementerian, termasuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tim ini bekerja dengan bekal kajian bertajuk “Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit” yang dirilis Kedeputian Pencegahan KPK pada 2016.
Kajian itu menyimpulkan sistem pengendalian perizinan perkebunan sawit tak cukup memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Dalam hitung-hitungan tim Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, potensi penerimaan pajak sektor sawit menembus Rp 40 triliun, jauh dari capaian selama ini. Namun, hingga program koordinasi dan supervisi sawit dibubarkan pada akhir 2019, belum ada kabar lagi tentang potensi itu.
Tak banyak yang tahu, pada 9 Maret lalu, KPK dan Kementerian Keuangan menjalin nota kesepahaman untuk kembali bekerja dalam urusan yang sama. “Mau kami matangkan lagi barang lama ini,” ucap Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis, 14 Oktober lalu. Riau ditetapkan sebagai daerah pilot project kerja sama baru ini.
•••
SATU unit road grader Caterpillar berkelir kuning teronggok di tepi lapangan voli, di depan mes pekerja PT Bagas Indah Perkasa. “Itu alat berat masih manual, remnya pun enggak ada. Makanya kabur operatornya. Enggak tahan,” ujar Purba, seorang pemanen di salah satu bilik mes.
Siang itu, 15 September lalu, Purba dan sejumlah rekannya sedang beristirahat setelah memanen sawit sejak pagi. Tato di pundaknya menyembul dari balik kaus Partai Demokrat yang compang-camping. Tinta tulisannya sudah mulai luntur, tapi masih bisa terbaca: “Lena”.
Purba telah lama bekerja sebagai pemanen di Bagas Indah Perkasa (BIP). Dulu upahnya dibayarkan harian, sesuai dengan berat tandan sawit yang dapat dipanen. "Kami borongan sekarang, Rp 1.200 per tandan," tuturnya. Setahu dia, kebun BIP telah berganti pemilik. "Sudah dibagi-bagi."
Kebun sawit BIP tak bisa dicari di peta umum. Lokasinya tersembunyi di jalanan…

Keywords: Kelapa sawit, Minyak Sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | BPDPKS, Konflik di lahan sawit, Perkebunan sawit, Pajak Sawit, 

---

Foto Terkait