Solusi Palsu Krisis Iklim

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-11-13 / Halaman : / Rubrik : OPI / Penulis :

PERATURAN Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon akhirnya terbit di ujung bulan lalu, sehari sebelum Presiden Joko Widodo bertolak ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-26 atau Conference of the Parties (COP26). Di Glasgow, Skotlandia, delegasi Indonesia memamerkan aturan perdagangan karbon itu sebagai instrumen berbasis pasar untuk menunjukkan komitmen serius Indonesia dalam mitigasi krisis iklim.
Dengan Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK), perdagangan karbon di Indonesia menjadi skema wajib. Selama ini, perusahaan dan masyarakat desa menjual jasa melindungi hutan berdasarkan unit penyerapan karbonnya di pasar sukarela. Karena wajib, siapa pun mesti mencatatkan pelepasan emisi karbon dan penyerapannya ke Sistem Registri Nasional, yang dikelola Kementerian…

Keywords: Penurunan Emisi, Perdagangan Karbon, Krisis Iklim, COP26, NDC, 

---

Foto Terkait