Ribut Soal Frasa

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-11-20 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

KOMPLEKS Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta terlihat ramai pada Kamis, 11 November lalu. Para pengurus Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, berkumpul menyambut kedatangan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.
Nadiem, yang memakai baju batik lengan panjang warna biru dan abu-abu, hari itu datang untuk menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini. Ia hendak menjelaskan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 yang ditandatanganinya pada awal September lalu karena Muhammadiyah menolak mendukungnya.
Judul aturan itu adalah “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. “Kami menjelaskan bahwa peraturan ini sama sekali tidak memiliki intensi untuk melegalkan pergaulan bebas di kampus,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam kepada Tempo pada Jumat, 21 November lalu. "Kami mohon masukan untuk menyempurnakan peraturan ini.”
Persis kata Nizam, Muhammadiyah mengesampingkan judul aturan ini dan menyoal frasa “tanpa persetujuan korban” di pasal 5 ayat 2 huruf b yang menerangkan definisi kekerasan seksual. Menurut pasal ini, kekerasan seksual, salah satunya, adalah “memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban”. Menurut Muhammadiyah, tiga kata terakhir itu bermakna kekerasan seksual menjadi sah jika mendapat persetujuan korban.
Pertemuan Nadiem dengan Siti Noordjannah berlangsung tertutup dan terbatas. “Pengurus lain ikut menemani setelah dialog rampung,” kata Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP ‘Aisyiyah, Atiyatul Ulya. Dalam pertemuan itu, kata…

Keywords: Pelecehan Seksual, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama | NU, Nadiem Makarim, kekerasan seksual, Pelecehan Seksual di Kampus, 

---

Foto Terkait