Surga Sawit Tak Berduit

Edisi: Edisi / Tanggal : 2021-11-27 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

DUDUK di hadapan tamunya, Suahasil Nazara, Gubernur Riau Syamsuar langsung berkeluh kesah. Malam itu, Senin, 1 November lalu, Syamsuar menjamu Suahasil, Wakil Menteri Keuangan, di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, untuk beramah tamah.
Suahasil, yang sedang bersafari ke Bumi Lancang Kuning, datang bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti. Syamsuar tidak mau melepas kesempatan emas berhadapan dengan dua pejabat yang mengurus keuangan negara itu.
Syamsuar langsung main tembak. Dia mengatakan butuh tambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk membangun Riau. Duit itu bisa bersumber dari dana bagi hasil sawit. "Apalagi sekarang, dengan kondisi pandemi, kami harus menggeser fokus anggaran. Makin kurang anggarannya," kata Syamsuar menceritakan pertemuan itu kepada Tempo, Jumat, 12 November lalu.
Syamsuar punya seribu alasan untuk mendukung usulnya. Luas tutupan sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektare, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan tutupan sawit terluas di Indonesia. Namun kontribusi industri sawit terhadap keuangan daerah tak seberapa.

Gubernur Riau Syamsuar (kiri) melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Pekanbaru, Riau 1 November 2021. riau.go.id
Dari perkebunan yang menggasak lahan dan hutan itu, Riau—juga daerah-daerah penghasil sawit lain—hanya menerima dana bagi hasil atas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perkebunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu pun tak semua pemilik kebun taat membayar pajak.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau mencatat, hingga 2018, hanya 1,22 juta hektare perkebunan sawit di Bumi Lancang Kuning yang memenuhi kewajiban membayar PBB perkebunan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di industri sawit ini ditengarai juga terdapat di provinsi lain. Hasil kolaborasi riset dan peliputan Tempo, Mongabay Indonesia, Betahita, dan Auriga Nusantara memperkirakan potensi penerimaan PBB perkebunan yang hilang di sektor sawit saban tahun sekitar Rp 2,83-3,83 triliun.
Baca: Belasting Hilang di Kebun Elaeis
Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2020 sebesar Rp 8,62 triliun. Pendapatan senilai Rp 757,2 miliar di antaranya diperoleh dari dana bagi hasil pajak. Di pos pendapatan Riau yang terakhir ini, merujuk pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dana bagi hasil PBB perkebunan hanya menyumbang Rp 32,19 miliar.
Terbatasnya kapasitas fiskal daerah itu jomplang dengan kebutuhan biaya pembangunan, termasuk pembangunan jalan yang turut dinikmati oleh industri sawit. Tahun lalu, Riau hanya bisa menganggarkan belanja modal untuk infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan sekitar Rp 447,9 miliar—yang hanya terealisasi 90 persen akibat refocussing anggaran…

Keywords: Kelapa sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | BPDPKS, Perkebunan sawit, Pajak Sawit, 

---

Foto Terkait