Serius Tak Serius Mengatur Lgbt

Edisi: 50/46 / Tanggal : 2018-02-11 / Halaman : 36 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Wayan Agus Purnomo, ,

PEMBERITAHUAN tentang batalnya rapat pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Kamis pekan lalu amat mendadak. "Saya baru diberi tahu rapat batal tadi malam," kata anggota Panitia Kerja RUU KUHP, Arteria Dahlan.

Rapat itu seharusnya mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, wakil pemerintah yang mengajukan revisi itu. Pembatalan terjadi karena banyak politikus tak bisa hadir. "Kami memang bersepakat, jika ada satu fraksi yang tak bisa hadir, rapat ditunda," ujar Arteria.

Rapat itu seharusnya mengesahkan banyak hal penting dalam KUHP. Di antaranya soal ketentuan mengenai hukuman mati, pertimbangan usia orang yang bisa dipidana, faktor pemberat dan peringan pidana, serta penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Isu lain adalah tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, perjudian, dan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Selain itu, ada ketentuan mengenai perluasan definisi zina, ancaman pidana terhadap pasangan kumpul kebo, serta pemidanaan untuk kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Soal LGBT ini belakangan menjadi perbincangan masyarakat, terutama setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ujug-ujug mengatakan ada lima fraksi yang setuju terhadap keberadaan LGBT. Para anggota Panitia Kerja pun…

Keywords: -

---

Foto Terkait