Impor Garam Kabinet Runyam

Edisi: 06/47 / Tanggal : 2018-04-08 / Halaman : 80 / Rubrik : EB / Penulis : Putri Adityowati, Khairul Anam, Praga Utama

SESEKALI melempar pandangan ke balkon ruang rapat Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti buka suara tentang pengalihan kewenangan pemberian rekomendasi impor garam. Susi membela para petambak yang merasa khawatir setelah terbit peraturan pemerintah perihal impor garam.

"Saya juga surprised karena tidak ikut membahas dan tidak dilibatkan dalam peraturan pemerintah ini," ucap Susi. Puluhan petambak garam yang duduk di balkon mendengarkan penjelasannya. "Bagaimana saya membantu petani kalau saya tidak bisa memproteksi mereka?"

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Maret lalu. Isinya tak lain mencabut kewenangan Susi mengeluarkan rekomendasi impor garam untuk industri. Ketentuan ini hanya memperbolehkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan rekomendasi pengadaan garam luar negeri untuk konsumsi rumah tangga.

Susi sebetulnya tak serta-merta menolak rencana impor garam tahun ini. Ia mengakui produksi garam nasional tak pernah cukup menutup kebutuhan industri tiap tahun. Namun ia menyadari ketakutan petambak bila garam impor untuk industri bocor ke pasar konsumsi. "Petani tidak punya semangat kalau harga jatuh karena kebocoran ini," tuturnya. "Apalagi penegakan hukumnya bukan di kami."

Jauh sebelum peraturan itu terbit, Kementerian Perindustrian menerima banyak keluhan dari industri. Sejumlah perusahaan di bidang farmasi, kimia, pengolahan kertas, dan makanan berteriak kesulitan bahan baku garam sejak November tahun lalu. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono, mengatakan beberapa perusahaan asing mengancam angkat kaki dari Indonesia apabila pemerintah tak menjamin pasokan bahan baku mereka. "Ada yang mengancam hengkang ke Malaysia dan Singapura," ujar Sigit saat dihubungi pada Rabu pekan lalu.

PT Asahimas Chemical asal Jepang, menurut Sigit, mengancam akan…

Keywords: -

---

Foto Terkait