Keruh Kontrak Air Jakarta

Edisi: 11/47 / Tanggal : 2018-05-13 / Halaman : 42 / Rubrik : NAS / Penulis : Raymundus Rikang, Pramono, Devy Ernis

PERCAKAPAN dalam grup WhatsApp tim Gubernur DKI Jakarta tiba-tiba riuh pada Rabu pagi, 21 Maret lalu. Sumber hiruk-pikuk itu adalah jadwal dadakan Gubernur Anies Baswedan untuk menyaksikan penandatanganan restrukturisasi kontrak antara Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) dan PT Aetra Air Jakarta serta PT PAM Lyonnaise Jaya di Balai Kota.

Salah seorang anggota grup itu lalu mewanti-wanti agar Anies mencermati acara tersebut. Penyebabnya, undangan acara baru masuk ke tim gubernur sehari sebelumnya. Pada jam yang diagendakan, Anies akhirnya tak datang. Acara penekenan kontrak baru pun terpaksa ditunda.

Sore harinya saat mengunjungi Kantor Kelurahan Tamansari, Anies mengaku tak pernah mendapat laporan dari Direktur Utama PAM Jaya, Erlan Hidayat, soal restrukturisasi perjanjian. Menurut dia, draf kontrak itu baru diterima mendekati acara penekenan. "Kalau mau tanda tangan, laporkan dulu isinya," kata Anies. "Saya tak mau Balai Kota menjadi tempat tanda tangan tapi saya tak tahu isinya."

Pengelolaan air di Ibu Kota menjadi polemik sejak 12 warga Jakarta menggugat privatisasi air ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada November 2012. Menjadi tergugat antara lain Presiden, Menteri Keuangan, Gubernur Jakarta, sampai PAM Jaya. Hakim mengabulkan gugatan dan memerintahkan penghentian privatisasi.

Pengadilan Tinggi Jakarta sempat menganulir vonis tersebut pada Maret 2015. Di tingkat kasasi, pada April 2017, Mahkamah Agung kembali memenangkan gugatan warga dan memerintahkan penyetopan pengelolaan air dari hulu hingga hilir oleh perusahaan swasta. Namun Kementerian Keuangan melayangkan permohonan peninjauan kembali sehari setelah Anies menolak penandatanganan restrukturisasi kontrak.

Penyebab sebenarnya Anies menolak hadir dalam penandatanganan adalah ia tak mau restrukturisasi kontrak sebagai upaya diam-diam…

Keywords: -

---

Foto Terkait