Otak-atik Tambang Rancangan Dewan

Edisi: 17/47 / Tanggal : 2018-06-24 / Halaman : 76 / Rubrik : EB / Penulis : Retno Sulistyowati, ,

SEMPAT terkatung-katung dua tahun, ikhtiar parlemen membuat aturan main baru perihal bisnis tambang sepertinya akan terwujud juga. Apalagi setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selesai menyusun daftar
inventarisasi masalah (DIM) di sektor pertambangan, dua pekan lalu. Dokumen itu mesti disiapkan karena akhir Juni ini merupakan tenggat bagi pemerintah untuk menentukan sikap: apakah setuju membahas atau menolak usul revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), yang diusung Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna 10 April lalu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Bambang Gatot menyebutkan dokumen itu memuat sekitar 800 poin persoalan. ”Sudah kami serahkan ke Sekretariat Negara,” ujarnya kepada Tempo, Rabu dua pekan lalu. Saat diserahkan, materi tersebut belum diparaf oleh lima kementerian lain, yang
ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah dalam membahas revisi Undang-Undang
Minerba. Kelimanya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria/ Badan Pertahanan Negara,
Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi Bambang Susigit menjelaskan, poin strategis yang diusung pemerintah dalam materi revisi itu adalah mengembalikan penguasaan komoditas pertambangan kepada negara. Pemerintah juga akan memangkas kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Dengan begitu, pengawasan dan perizinan hanya ada di pusat dan provinsi.

Bambang Susigit menambahkan, tim antarkementerian baru sekali bertemu di
kantor Kementerian Energi pada…

Keywords: -

---

Foto Terkait