Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud Md.: Kami Seperti Diserang Lebah.

Edisi: 17/47 / Tanggal : 2018-06-24 / Halaman : 92 / Rubrik : WAW / Penulis : Reza Maulana, Angelina Anjar Sawitri, Budiarti Putri

Mahfud mengatakan, dalam pertemuan mingguan di kantor lembaga itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada akhir Mei lalu, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri memilih pasrah dengan alasan sudah
kenyang dirisak. Tapi Mahfud menolak tunduk. Ia bergerak mencari penjelasan soal gaji itu hingga ke Presiden Joko Widodo. ”Gaji Pak Mahfud dan bapak-ibu lain hanya Rp 5 juta, ditambah tunjangan jadi segini,” ujar Mahfud, menirukan
Jokowi, dalam wawancara khusus dengan Tempo, Ahad dua pekan lalu.

Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini merasa kritik soal gaji BPIP sarat nuansa politik. Menurut dia, sasarannya adalah Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, partai penyokong utama Presiden
Jokowi. Tapi ia menolak disebut membela keduanya. ”Saya membela diri karena saya dikait-kaitkan,” kata Mahfud, 61 tahun.

Mahfud menerima wartawan Tempo Reza Maulana, Angelina Anjar, dan Budiarti Putri di kantornya di Senen, Jakarta Pusat. Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta 2014 ini bicara blakblakan soal wacana pencalonannya sebagai
wakil presiden, hubungannya dengan Jokowi dan Prabowo Subianto, juga soal mundurnya Kepala BPIP Yudi Latif. Tanya-jawab dilakukan dalam dua kesempatan. Wawancara tambahan berlangsung pada Sabtu dua pekan lalu.

Banyak kritik soal tingginya gaji Dewan Pengarah BPIP. Pembelaan Anda?

Sampai hari ini, Minggu, 3 Juni 2018, pukul 13.30 WIB, BPIP belum pernah mengeluarkan uang dari negara. Semua kegiatan yang kami gelar dibiayai swasta. Saya juga sering berceramah tentang Pancasila tanpa dibayar. Misalnya, pada 16 Mei saya diundang ke New York. Semua keperluan dibiayai pengundang. Lalu saya minta Konsulat Jenderal bertemu dengan masyarakat Indonesia di sana. Akhirnya dibuat dua sesi, dengan komunitas muslim dan mahasiswa.

Anda membawa predikat sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP?

Ya, tapi BPIP tidak bayar sepeser pun. Sampai sekarang kami enggak pernah bertanya dan enggak pernah mengurus soal gaji.

Apa reaksi Dewan Pengarah saat polemik gaji mencuat?

Kami seperti diserang lebah. Saat bertemu di kantor, mereka yang sepuh-sepuh
itu jengkel juga, seperti Pak Ma’ruf Amin. Tapi mereka bilang, ”Ya sudahlah. Sudah nasib. Tidak usah dilayani.”

Megawati ikut berkomentar?

Saya bilang ke Bu Mega, ”Bu, gimana kita menghadapi ini? Apa perlu kita sikapi?”
Beliau menjawab, ”Ah, enggak usah, Pak. Saya sudah biasa di-bully begitu.” Tapi saya bilang mau melawan karena saya selalu disangkutkan.

Jadi menurut Anda gaji Rp 100 juta itu wajar?

Sejak awal ribut-ribut, saya yakin angka ini pasti bukan gaji, melainkan tunjangan
operasional dan lain-lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata menjelaskan hal
yang sama. Lalu saya bertemu dengan Presiden, mau usul agar peraturan presiden soal gaji itu dicabut. Saya didampingi Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang, dan Yos Johan, Rektor Universitas Diponegoro. Sebelum saya bicara banyak, Presiden, didampingi Staf Khusus Ari Dwipayana, bilang, ”Pak Mahfud, kabar itu keliru. Gaji Bapak-Ibu di Dewan Pengarah hanya Rp 5 juta, lalu ditambah tunjangan.”

Gaji plus tunjangan per bulan sampai sebesar itu wajar?

Saya minta maaf,…

Keywords: Wawancara Mahfud MD, 

---

Foto Terkait