Memantik Panas Batu Bara Domestik.

Edisi: 24/47 / Tanggal : 2018-08-12 / Halaman : 86 / Rubrik : EB / Penulis : Retno Sulistyowati, Khairul Anam, Ahmad Faiz

AGENDA sidang kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa siang pekan lalu, sebenarnya membahas upaya peningkatan ekspor. Sebanyak 17 petinggi negara diundang. Presiden Joko Widodo intensif memimpin rapat mengenai hal ini beberapa pekan terakhir. Penyebabnya: defisit neraca perdagangan Indonesia cenderung melebar.

Akhir Juni lalu, Badan Pusat Statistik merilis neraca perdagangan pada Mei 2018 minus US$ 1,52 miliar. Jika diakumulasi sejak Januari hingga Mei, defisit mencapai US$ 2.834,3 miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, Indonesia surplus US$ 5.996,2 miliar.

Tapi yang lebih banyak ditunggu pengusaha batu bara dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) adalah keputusan presiden mengenai kebijakan pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) batu bara. Regulasi ini mewajibkan produsen komoditas tersebut menyerahkan 25 persen produksinya ke pasar dalam negeri. Penggunanya: pembangkit yang menghasilkan listrik untuk kepentingan publik, yakni milik PT PLN dan independent power producer (IPP), serta pembangkit yang memenuhi kebutuhan industri. Khusus untuk pembangkit milik PLN dan IPP, berlaku harga acuan US$ 70 per metrik ton sebagai batas atas.

Sekitar dua jam kemudian, rapat berakhir. ”Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, DMO batu bara diputuskan sama seperti sekarang. Mekanisme harga sama,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan seusai pertemuan.

Penjelasan agak berbeda diberikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Menurut dia, belum ada kepastian tentang rencana pencabutan harga acuan DMO. Pemerintah masih mengevaluasi karena ada hal-hal yang perlu dipelajari. ”Saya lebih baik bilang sedang dievaluasi,” ujarnya.

Darmin menuturkan, pemerintah sedang memikirkan kemungkinan implikasi yang terjadi andai kebijakan harga acuan batu bara untuk PLN dicabut. Termasuk dampaknya terhadap keuangan perusahaan milik negara di…

Keywords: -

---

Foto Terkait