Problem Gambut Setelah Moratorium Sawit.

Edisi: 32/47 / Tanggal : 2018-10-07 / Halaman : 60 / Rubrik : KL / Penulis : Nyoman Suryadiputra, ,

AKHIRNYA instruksi presiden tentang penundaan dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018. Hampir tiga tahun berbagai kalangan menantikan pengesahan moratorium ini karena diharapkan bisa mengatasi karut-marut perizinan dan kepastian berusaha serta upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

Saya menilai inpres ini suatu langkah maju dan berani Presiden Jokowi di tengah kerusakan lingkungan dan permasalahan sosial akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali, meskipun belum komprehensif. Jeda atau moratorium ini akan berlangsung selama tiga tahun dan secara garis besar bisa membenahi tata kelola perkebunan sawit.

Tata kelola itu, antara lain, pemberesan perizinan, verifikasi data pelepasan kawasan hutan, sinkronisasi perizinan (seperti hak guna usaha/HGU) dengan kebijakan satu peta, pengembalian fungsi kawasan hutan yang telanjur dialihfungsikan, penetapan tanah telantar, penghentian penerbitan atau pembatalan HGU, serta pengambilan langkah hukum atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Jika kita tinjau kembali kebakaran pada Juli-Oktober 2015 yang menghanguskan lebih dari 2 juta hektare lahan dan hutan, termasuk gambut seluas 618.754 hektare,terbitnya inpres ini menjadi relevan, meskipun tidak satu pun pasal menyebut gambut. Padahal, faktanya, banyak perkebunan kelapa sawit berada di lahan gambut dan menjadi sorotan pemerhati lingkungan dan sosial di tingkat nasional dan internasional.

Seharusnya moratorium sawit tidak hanya bertujuan menata…

Keywords: -

---

Foto Terkait