Korupsi Politik Perizinan Sawit.

Edisi: 40/47 / Tanggal : 2018-12-02 / Halaman : 44 / Rubrik : KL / Penulis : Hariadi Kartodihardjo., ,

SIKAP pro-kontra pengembangan kebun kelapa sa­wit muncul karena penilaian dikotomis terhadap komoditas ini: dilihat manfaat ekonominya saja atau diposisikan sebagai perusak lingkungan dan sosial belaka. Dalam banyak kasus yang saya temu­kan, keduanya bisa benar tapi bisa juga salah karena sawit tidak bisa digeneralisasi di semua wilayah. Sebab, akar masalah sebe­narnya adalah tata kelola perizinan yang buruk (bad governance) yang tak pernah dibahas dan diselesaikan secara serius.

Kolom ini mencoba mengupas lima hal akar masalah tersebut, yang bisa menjadi agenda pemerintah selama pelaksanaan mo­ratorium izin perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presi­den Nomor 8 Tahun 2018.

Pertama, perbedaan luas perkebunan kelapa sawit menggam­barkan rendahnya fungsi izin sebagai instrumen pengendalian serta resolusi persoalan tumpang-tindih area izin di lapangan. Secara nasional, sampai akhir 2017, dalam Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2015-2017 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Per­kebunan, izin kebun sawit tercatat seluas 12,3 juta hektare. Se­dangkan menurut Auriga Nusantara luasnya 16,8 juta hektare.

Direktorat Perkebunan mendasarkannya pada daftar isian. Artinya mereka lebih merujuk pada dokumen administrasi. Se­dangkan Auriga menggunakan citra SPOT 6 dari Lembaga Pe­nerbangan dan Antariksa Nasional dengan verifikasi lapangan memakai drone. Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai seli­sih luas kebun sawit sekitar 4,5 juta hektare tersebut dan apa im­plikasinya terhadap potensi kehilangan pendapatan negara bu­kan pajak ataupun pajak.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2016 juga menjelaskan adanya kebun sawit seluas 2,5 juta hekta­re…

Keywords: -

---

Foto Terkait