Main-main Izin Sawit.

Edisi: 40/47 / Tanggal : 2018-12-02 / Halaman : 46 / Rubrik : INVT / Penulis : TIM INVESTIGASI,

SATU per satu pintu rumah kos di gang sempit permukiman pa­dat di Jalan Menara Air, Mangga­rai, Jakarta Selatan, itu terbuka. Para penghuninya melongok­kan kepala ketika mendengar Maryatiningsih berbicara. Nada bicara perempuan 58 tahun ini mengeras ketika berbicara dengan Tempo.

Ia terkejut ketika mendapat pertanyaan, “Benarkah Anda komisaris sekaligus
pe­milik 10 persen saham PT Manunggal Suk­ses Mandiri?” Pada Agustus lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe mencabut izin usaha perkebunan kelapa sawit perusahaan ini di hutan Boven Digoel seluas 38.552 hek­tare di Distrik Tanah Merah. Maryatining­sih kian terkejut ketika dijelaskan profil perusahaan yang berdiri pada 15 Februari 2007 itu. Nilai 10 persen saham milik Mar­­yatiningsih sebesar Rp 25 juta.

Menurut dia, pada tahun pendirian PT Manunggal, ia bekerja di gedung Bank
Da­gang Negara Indonesia di Jalan Hayam Wu­ruk, Jakarta Pusat. “Saya hanya petugas cleaning service,” katanya, kali ini dengan nada lirih, pertengahan Oktober lalu. “Tak mungkin saya bikin perusahaan.”

Alamat tempat tinggal Maryatiningsih di Manggarai itu persis seperti yang terte­ra dalam akta PT Manunggal. Perusaha­an yang tercatat bergerak di bidang
perda­gangan itu mendapat izin lokasi dan izin prinsip perkebunan kelapa sawit di Bo­ven Digoel sembilan bulan setelah berdiri. Mata Maryatiningsih melotot saat mende­ngarkan penjelasan itu.

Pemberi dua izin tersebut adalah Bupati Boven Digoel saat itu, Yusak Yaluwo. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan izin lokasi kepada enam perusahaan lain, yai­tu PT Energi Samudera Kencana, PT Graha Kencana Mulia, PT Kartika Cipta Pratama, PT Megakarya Jaya Raya, PT Trimegah Kar­ya Utama, dan PT Usaha Nabati Terpadu. Setiap perusahaan mendapat izin lokasi hampir 40 ribu hektare, sehingga totalnya mencapai sekitar 280 ribu hektare—setara dengan empat kali luas DKI Jakarta atau se­persepuluh luas Kabupaten Boven Digoel.

Sama seperti PT Manunggal, enam per­usahaan lain itu memakai nomine. Rubi­yah, komisaris dan pemilik saham PT Tri­megah Karya Utama, tinggal di permukim­­an kumuh di Tambora, Jakarta Barat. “Anak saya hanya petugas kebersihan di Jalan Hayam Wuruk,” ujar ayah Rubiyah, yang tengah berjualan buah potong di de­pan gang rumah mereka.

Penelusuran terhadap nama-nama lain yang tercantum sebagai komisaris dan
di­rektur sama saja. Beberapa nama yang ala­matnya sesuai dengan akta bisa ditemui. Mereka umumnya orang-orang kecil dari beragam pekerjaan. Ada sopir pribadi, ibu rumah tangga, juga penagih utang rente­nir. Umumnya mereka terkejut ketika dibe­ri tahu punya perusahaan yang memiliki konsesi lahan di Papua.

Yusak mengaku tak tahu tujuh perusa­haan itu berstatus bodong. Ia hanya tahu perusahaan-perusahaan tersebut dikua­sai Genting Group. “Saya memberikan izin karena berhubungannya dengan Genting Group,” tuturnya, Oktober lalu. Genting Group adalah perusahaan besar di Malay­sia yang memiliki unit bisnis pariwisata, kasino, dan perkebunan.

Seorang anggota staf komunikasi Gen­ting Group yang tak mau disebutkan
nama­nya membantah kabar bahwa perusahaan­nya berbisnis kelapa sawit di Boven Digoel. “Kami hanya pernah mempertimbangkan untuk berinvestasi kelapa sawit di sana,” ucapnya, Jumat pekan lalu.

Yusak menjelaskan, ia bersedia membe­rikan izin pembukaan hutan produksi
un­tuk konversi karena orang Genting menjan­jikan pembangunan infrastruktur di kabu­paten yang berjarak satu jam penerbang­an dari Jayapura itu, yang menjadi tempat pembuangan tahanan politik…

Keywords: Papua, Boven Digoel, Sawit, 

---

Foto Terkait