Mundur Digempur Asing-aseng

Edisi: 41/47 / Tanggal : 2018-12-09 / Halaman : 83 / Rubrik : EB / Penulis : Khairul Anam., Ahmad Faiz, Putri Adityowati

RAPAT Pimpinan Nasional Ka­mar Dagang dan Industri In­donesia di Solo, Jawa Tengah, awal pekan lalu, berlangsung hangat. Dalam sebuah sesi diskusi pada hari kedua, Selasa pekan lalu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bi­dang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi M. Lutfi meminta Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menolak serta-mer­ta relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018. “Sampai kita melihat bagaimana pe­merintah merancang pengusaha kecil kita bisa tumbuh menjadi menengah,” kata Lut­fi, mantan Kepala Badan Koordinasi
Pena­naman Modal.

Pernyataan Lutfi direkam peserta rapat dan salinan rekamannya diperoleh Tempo. Menurut Ketua Komite Tetap Ketenagaker­jaan Kadin Bob Azam, saat itu sedang ber­langsung diskusi antara Menteri Koordina­tor Perekonomian Darmin Nasution dan peserta rapat. Rosan duduk sebagai mode­rator. Darmin menjelaskan relaksasi DNI 2018 yang baru saja diumumkan pemerin­tah.

Dalam paparan itu, Darmin menyatakan pemerintah tetap melindungi usaha
mik­ro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) kendati ada relaksasi Daftar Negatif In­vestasi. “Pak Darmin bilang, di Undang-Un­dang UMKM, investasi asing hanya boleh masuk bila modalnya di atas Rp 10 miliar,” ujar Azam.

Polemik relaksasi Daftar Negatif Investa­si, yang merupakan bagian dari Paket Kebi­jakan Ekonomi XVI, meruncing sejak Dar­min mengumumkannya pada Jumat tiga pekan lalu. Selain mengatur relaksasi daf­tar tersebut, paket sebetulnya memuat ih­wal perluasan fasilitas pengurangan pa­jak penghasilan badan (tax holiday) dan pe­ningkatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ini adalah tiga upaya pemerintah un­tuk menekan defisit neraca transaksi berja­lan…

Keywords: -

---

Foto Terkait