Menanti Realisasi Dana Abadi

Edisi: 43/47 / Tanggal : 2018-12-23 / Halaman : 52 / Rubrik : SN / Penulis : Angelina Anjar Sawitri, Ahmad Faiz, Seno Joko Suyono

SEBUAH panggung berku­bah bambu berdiri megah di pelataran kantor Kementeri­an Pendidikan dan Kebuda­yaan sepanjang 5-9 Desem­ber 2018. Panggung setinggi 10 meter yang terbuat dari sekitar 1.400 bilah bambu itu menjadi saksi bagi lahirnya konsep strategi ­kebudayaan, yang akan menjadi pedoman pembuatan kebijakan kebudayaan di nege­ri ini. Di bawah kubah bambu tersebut, Pre­siden Joko Widodo, dalam penutupan Kon­gres Kebudayaan Indonesia 2018, 9
Desem­ber lalu, menerima buku Strategi Kebuda­yaan dari perwakilan tim perumus Kong­­res, Profesor Dr I Made Bandem dan Dr Nungki Kusumastuti.

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, konsep kongres kebudayaan tahun ini amat berbeda. Kongres terdahulu, menu­rut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, tidak memiliki sangkut-paut yang jelas dengan proses pengambil­an keputusan. Rekomendasi-rekomenda­si yang muncul pun, walaupun brilian, ja­rang membuahkan kebijakan yang berke­lanjutan. ”Saya berharap strategi kebuda­yaan akan menjadi pedoman pemajuan ke­budayaan nasional sampai 20 tahun ke de­pan,” ujar Muhadjir, yang juga ketua tim perumus strategi kebudayaan.

Menurut Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, penyusunan strategi
kebu­dayaan ini memakan waktu sedikitnya se­puluh bulan. Berangkat dari instruksi Pre­siden Joko Widodo kepada Muhadjir pada 31 Agustus 2016, dimulailah digelar berba­gai pra-kongres. Pada 27 April 2017, setelah hampir 35 tahun dibicarakan, Undang-Un­dang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemaju­an Kebudayaan disahkan Dewan Perwa­kilan Rakyat. Undang-undang ini
meng­­amanatkan agar disusun sebuah strategi kebudayaan yang bertolak dari pokok-po­kok pikiran kebudayaan daerah. Lebih dari 800 pertemuan aktivis kebudayaan ke­mudian dibuat untuk menampung berba­gai gagasan, dari tingkat kabupaten, kota, sampai provinsi.

Gagasan itu, pada pun­cak kongres kemarin, dirumuskan men­jadi tujuh poin strategi kebudayaan yang akan ­dituangkan dalam sebuah peraturan ­presiden.
Agar strategi-strategi itu bisa segera di­implementasikan, tim perumus menyusun tujuh resolusi yang merupakan turunan dari poin-poin strategi kebudayaan.
Reso­lusi itu mencakup pembentukan Pekan Ke­budayaan Nasional, pelibatan maestro da­lam pendidikan formal, peningkatan prog­ram pertukaran dan residensi untuk seni­man, pembangunan pusat inovasi kebuda­yaan, pelibatan seniman dalam kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, pemben­tukan dana perwalian kebudayaan, serta pemfungsian aset publik dan fasilitas yang ada sebagai pusat kegiatan budaya.

Hilmar mengatakan, dari tujuh resolusi itu, yang bisa terwujud dalam waktu dekat adalah Pekan Kebudayaan Nasional. Prog­ram itu berkaitan dengan pemfungsian fa­silitas budaya. Saat ini ada lebih dari 2.500 fasilitas budaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya, yang benar-benar berfungsi hanya sekitar 10 persen. Perso­alannya, kata dia, adalah minimnya prog­ram yang berjalan.…

Keywords: -

---

Foto Terkait