Karena Musik Soal Rasa

Edisi: 51/47 / Tanggal : 2019-02-17 / Halaman : 38 / Rubrik : NAS / Penulis : Hussein Abri Dongoran, ,

BADAN Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat menyalin begitu saja Pasal 6 Undang-Undang Perfilman ketika merumuskan Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Permusikan pada April tahun lalu. Badan Keahlian ingin rancangan itu memuat larangan yang pelanggarnya bisa dijatuhi sanksi pidana seperti dalam Undang-Undang Perfilman.

"Pasal 6 UU Perfilman kami copy-paste menjadi Pasal 5 di RUU Permusikan. Kenapa UU Perfilman bisa diterapkan, sementara di musik tidak?" kata Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Inosentius Samsul, Kamis pekan lalu.

Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Permusikan melarang siapa pun menciptakan karya yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan kekerasan, berjudi, dan menggunakan narkotik. Karya musik juga tidak boleh memuat konten pornografi, eksploitasi anak, plagiat, hingga memuat unsur penistaan agama. Ini hampir sama persis dengan Pasal 6 Undang-Undang Perfilman.

Siapa pun yang melanggarnya bakal dijatuhi hukuman pidana seperti pada Pasal 51. Dalam draf, lamanya hukuman penjara dan denda belum ditentukan.

Menurut Inosentius, hukuman pidana nantinya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk penghasutan dan penistaan agama, misalnya, sanksinya akan mengacu pada Pasal 156 KUHPyang dipakai hakim untuk menghukum bekas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dengan tuduhan menodai agamayang memiliki ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun.

Dianggap bakal mengekang kreativitas, rancangan tersebut ditolak 262 musikus yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Koalisi menilai…

Keywords: -

---

Foto Terkait