Main Tabrak Peraturan Tambang

Edisi: 06/48 / Tanggal : 2019-04-07 / Halaman : 27 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


PEMERINTAH semestinya menyelaraskan dulu rancangan perubahan aturan kegiatan usaha pe­nambangan. Dua anggota kabinet belum satu suara dalam soal ini. Apalagi pasal-pasal dalam rancang­an juga bertentangan dengan undang-undang yang menjadi pijakannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meng­ajukan revisi peraturan pemerintah itu menjelang berakhirnya kontrak tujuh perusahaan besar batu bara pada 2019-2025. Per­usahaan yang masuk daftar ini antara lain PT Tanito Harum, PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Adaro. Setiap perusaha­an itu menguasai lahan di atas 30 ribu hektare. Aturan sebelum­nya dinilai belum menjamin kepastian bagi perusahaan peme­gang kontrak.

Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000