Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro: Ibu Kota Baru Tak Menjadi Jakarta Kedua

Edisi: 12/48 / Tanggal : 2019-05-19 / Halaman : 92 / Rubrik : WAW / Penulis : Reza Maulana, Angelina Anjar,

DI tengah banjir yang merendam sebagian wilayah Jakarta pada akhir April lalu, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat wacana pemindahan ibu kota negara. Alasannya, Jakarta sulit memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus.

Pertama kali dicetuskan Presiden Sukarno pada 1950-an, gagasan pemindahan ibu kota timbul-tenggelam pada setiap periode pemerintahan. Presiden Jokowi lalu menugasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkaji rencana tersebut sejak dua tahun lalu untuk mendapatkan hasil yang lebih konkret.

Bappenas menyuguhkan tiga pilihan. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tapi dibuat kawasan khusus pemerintahan yang berpusat di sekitar Istana Negara dan Monumen Nasional. Kedua, ibu kota dipindahkan ke wilayah terdekat, seperti Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi. Ketiga, ibu kota dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Dalam rapat terbatas pada Senin, 29 April lalu, Jokowi memilih opsi ketiga. “Kami ingin mengurangi kesenjangan Jawa dan luar Jawa,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Reza Maulana dan Angelina Anjar, di kantornya, Senin, 6 Mei lalu.

Bambang, 52 tahun, menepis kritik yang menyebutkan pemindahan ibu kota lebih banyak membawa mudarat ketimbang manfaat. Dia mencontohkan Brasilia—ibu kota Brasil yang dibangun dari nol pada 1960—yang mendorong pemerataan ekonomi dari wilayah pedalaman, jauh dari denyut ekonomi di Rio de Janeiro dan Sao Paulo di pesisir. “Kalau orang bilang Brasilia sepi, memang bukan tujuan Brasilia menggantikan Rio de Janeiro,” ujarnya.

Pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Indonesia ini menggambarkan ibu kota baru Indonesia dengan populasi maksimal 1,5 juta akan seperti Washington, DC, yang tidak segemerlap New York di Amerika Serikat. Sejauh ini, pemerintah belum menentukan lokasi ibu kota baru itu. Jokowi berkeliling Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah untuk meninjau bakal lahan ibu kota pada Selasa-Rabu, 7-8 Mei lalu. Pada hari berikutnya, di Jakarta, Presiden mencanangkan Visi Indonesia 2045 atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2020-2045, yang juga kajian Bappenas. Kepada Tempo, Bambang memaparkan, jika berjalan mulus, rencana itu akan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat pada 2045.

Mengapa pemerintah kembali mengangkat wacana pemindahan ibu kota?

Isu ini mulai tidak dibicarakan lagi ketika kampanye pemilihan umum karena kami tidak mau isu ini merepotkan pemerintah. Sekarang isu ini dihidupkan kembali karena Presiden punya visi jangka panjang bahwa suatu saat nanti ada kebutuhan memindahkan ibu kota. Presiden sangat paham bahwa tidak mungkin memindahkan ibu kota dalam waktu pendek. Karena itu,…

Keywords: -

---

Foto Terkait