Masyarakat Adat Dalam Belantara Aturan

Edisi: 14/48 / Tanggal : 2019-06-02 / Halaman : 58 / Rubrik : KL / Penulis : R. Yando Zakaria, ,

PERTENGAHAN Mei ini, enam tahun lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menegaskan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat yang telah diamanatkan konstitusi. Putusan itu mengatur kriteria dan kondisional yang perlu dipenuhi serta mekanisme pengakuan hak adat sekaligus menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui jika keberadaan mereka telah ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah.

Putusan itu penting karena menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Alih-alih meluruskan logika hukum keliru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Undang-Undang Kehutanan (1999) tentang definisi itu, putusan MK tersebut justru mengukuhkannya. Walhasil, putusan yang dianggap beberapa kalangan sebagai terobosan hukum tersebut hanya menghasilkan banyak aturan dengan minim perubahan.

Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai akhir 2018, hutan adat yang resmi ditetapkan baru sekitar 28 ribu hektare untuk 35 komunitas adat. Padahal, sampai April 2019, wilayah adat yang telah didaftarkan di Badan Registrasi Wilayah Adat, suatu jaringan kerja masyarakat sipil pembela hak-hak masyarakat adat, terdapat 814 peta wilayah adat dengan luas sekitar 10,24 juta hektare.

Peta wilayah tersebut berasal dari 26 provinsi dan 107 kabupaten/kota. Sebanyak 21 persen di antaranya, seluas 2,36 juta hektare, berada di kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan daerah yang bersifat mengatur pengakuan masyarakat adat. Sebanyak 8 persen (1,39 juta hektare) sudah memiliki penetapan pengakuan melalui peraturan daerah atau surat keputusan (SK) kepala daerah. Sisanya, 6,48 juta…

Keywords: -

---

Foto Terkait