Dua Operator Di Blok Corridor

Edisi: 24/48 / Tanggal : 2019-08-11 / Halaman : 80 / Rubrik : EB / Penulis : Retno Sulistyowati, Eko Wahyudi,

BELUM genap sepekan setelah pemerintah memperpanjang kontrak kerja sama pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, penolakan atas keputusan itu bermunculan. Salah satunya dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 26 Juli lalu. Mereka mempersoalkan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Blok Corridor, yang dinilai kurang memprioritaskan PT Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara.

“Seharusnya Pertamina bisa memiliki 100 persen,” kata Presiden FSPPB Arie Gumilar, Kamis, 25 Juli lalu. Dalam kontrak perpanjangan, yang akan berlaku 20 tahun mulai Desember 2023, Pertamina mendapat bagian 30 persen, meningkat dibanding hak partisipasi pada periode kontrak saat ini yang hanya 10 persen.

Adapun hak partisipasi operator Blok Corridor saat ini, ConocoPhillips (Grissik) Ltd, yang sekarang mengendalikan 54 persen, akan turun menjadi 46 persen. Sisanya, Talisman (Corridor) Ltd atau Repsol, yang sekarang memegang 36 persen, nantinya menggembol 24 persen. Pembagian itu belum mencakup alokasi 10 persen yang akan ditawarkan kepada badan usaha milik daerah. Kontrak bagi hasil yang semula menggunakan konsep cost recovery selanjutnya memakai skema gross split.

Surat keputusan tentang persetujuan perpanjangan dan penetapan bentuk serta ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama Blok Corridor diteken Menteri…

Keywords: -

---

Foto Terkait