Bola Panas Di Komisi Sebelas

Edisi: 24/48 / Tanggal : 2019-08-11 / Halaman : 83 / Rubrik : EB / Penulis : Khairul Anam., ,

SELEMBAR surat dari para pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat berusaha menganulir babak tiga puluh dua besar seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dikirim kepada Komisi Keuangan dan Perbankan pada Kamis, 11 Juli lalu, surat itu berisi permintaan mereka mengembalikan proses seleksi ke fase enam puluh dua besar—sesuai dengan jumlah awal pendaftar.

Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, Komisi XI seharusnya mengirim dulu semua nama calon anggota BPK itu ke Dewan Perwakilan Daerah. “Tidak boleh dikurangi, baru dikasih ke DPD,” kata Bambang di rumah dinas Ketua DPR di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus lalu. Kenyataannya: mereka hanya menyetorkan separuh pendaftar karena sisanya dinilai tidak lolos seleksi makalah. Para pendaftar inilah yang akan memperebutkan lima kursi anggota BPK periode 2019-2024.

Padahal, kata Wakil Ketua DPR Utut Adianto, penulisan makalah tidak masuk persyaratan awal seleksi anggota BPK. Karena itu, pimpinan di Senayan meminta Komisi Keuangan dan Perbankan memulihkan 62 nama pendaftar. Mereka harus menyetorkannya ke DPD seperti tertulis dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. DPD lalu memberikan masukan.

Dalam surat yang diteken Utut Adianto tersebut, para pemimpin DPR juga meminta Komisi Keuangan dan Perbankan berpedoman pada Peraturan DPR…

Keywords: -

---

Foto Terkait