Reksa Dana Besar Jababeka Bersibak

Edisi: 38/48 / Tanggal : 2019-11-17 / Halaman : 94 / Rubrik : EB / Penulis : Khairul Anam., ,

BAGI Komisaris Utama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk Setyono Djuandi Darmono, tak ada jalan untuk mengakhiri kisruh kepemimpinan di tubuh perusahaan yang didirikannya tersebut selain menunggu putusan pengadilan. Geger seusai rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 26 Juni lalu kembali bergeser ke ranah perdata. “Gugatan pertama sudah dicabut. Oktober lalu masuk gugatan baru,” kata Darmono di ruang kerjanya, lantai 25 Menara Batavia, Jakarta Pusat, Kamis, 7 November lalu.

Gugatan baru tersebut dilayangkan enam pemegang saham KIJA—kode emiten Jababeka—ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober lalu. Gugatan lama yang mempersoalkan hasil RUPS dicabut setelah mediasi terakhir pada 16 Oktober menemui jalan buntu. Kali ini gugatan kembali ditujukan terhadap perseroan, komisaris, direksi, notaris, dan biro administrasi efek Jababeka. Rencananya, sidang perdana digelar pada Selasa pekan depan.

Namun, di luar pengadilan, beredar data di kalangan pelaku pasar modal yang mengindikasikan adanya penempatan reksa dana PT Pratama Capital Assets Management yang melebihi aturan pada saham KIJA sesaat menjelang RUPS. Penambahan portofolio reksa dana Pratama ini ditengarai berkaitan dengan dugaan aksi pengambilalihan secara paksa (hostile takeover) kepemimpinan Jababeka dalam RUPS.

Dugaan tersebut mencuat lantaran Pratama Capital merupakan manajer investasi yang dipimpin Iwan Margana, pemilik PT Imakotama Investindo, salah satu pemegang saham Jababeka. “Ini bisa merugikan nasabah reksa dana karena ada konflik kepentingan manajer investasi yang merangkap pemilik saham perusahaan,” tutur seorang pelaku pasar modal yang mencermati kejanggalan transaksi reksa dana Pratama.

***

KONFLIK kepemimpinan Jababeka berawal dari rapat umum…

Keywords: -

---

Foto Terkait