Lapis-lapis Korupsi Bawang

Edisi: 51/48 / Tanggal : 2020-02-16 / Halaman : 50 / Rubrik : INVT / Penulis : TIM INVESTIGASI., ,

Investigasi ini terselenggara atas kerja sama antara majalah Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited dalam program Investigasi Bersama Tempo.

==

MEMASUKI Februari, stok bawang putih di kios Anas Sarnil di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, menyusut. Pada 7 Februari lalu, di kios seluas 9 meter persegi itu hanya bertumpuk 100 karung. “Biasanya penuh, sekarang barang sedang kurang,” kata pedagang 52 tahun ini.

Sebelum Februari, Anas bisa menjual 15 ton bawang putih sepekan. Para importir bergantian meneleponnya menawarkan bawang putih dari Cina. “Sekarang saya menelepon importir satu-satu,” ujarnya. “Cuma dapat 4 ton.” Akibat kelangkaan itu, harga bawang putih dalam sepekan terakhir melonjak hingga Rp 45 ribu per kilogram. Pada Desember 2019, kata Anas, ia masih menjual Rp 20 ribu.

Anas menduga para importir menahan bawang di gudang mereka. Sebab, gejala ini terendus sejak tahun lalu. Kepada Anas, para importir bercerita bahwa Kementerian Pertanian belum menyetujui rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang mereka ajukan hingga memasuki tahun baru. Akibatnya, para importir belum bisa mendapatkan kuota impor bawang hingga Januari 2020.

Pada 2019, Kementerian Pertanian baru menerbitkan RIPH pada akhir Maret, telat dua bulan dibanding tahun sebelumnya. Akibatnya, harga bawang putih tahun lalu naik sejak Januari dan mencapai puncaknya pada Mei dengan Rp 50 ribu per kilogram. “Kenaikan harga bawang putih berulang tiap awal tahun,” ucap Hariadi Propantoko dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

Menurut Hariadi, fluktuasi harga bawang putih terjadi sejak 2017, setahun sejak Menteri Perdagangan dijabat Enggartiasto Lukita, politikus Partai NasDem. Impor baru bisa dieksekusi setelah para pengusaha mendapatkan surat persetujuan impor (SPI) dari Menteri Perdagangan yang mengacu pada rekomendasi Kementerian Pertanian.

Prihasto Setyanto, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, menyangkal kelangkaan bawang putih akibat ia telat menerbitkan RIPH. Ketika ditanyai soal ini pada 10 Januari lalu, ia mengatakan RIPH belum terbit karena stok masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Maret. “Sekarang sudah terbit,” tuturnya pada Jumat, 7 Februari lalu.

Sama seperti Anas Sarnil, Prihasto menduga importir menimbun stok bawang putih di gudang mereka untuk memicu kenaikan harga. Soalnya, dalam catatan kementeriannya, stok bawang putih per pekan lalu masih 60-70 ribu ton. Cadangan ini, kata Prihasto, cukup untuk mengguyur pasar satu setengah bulan ke depan.

Para importir mengaku tak paham Kementerian Pertanian selalu menahan RIPH. Seorang importir yang 20 tahun bergelut dalam bisnis ini menduga ada udang di balik izin dari penahanan itu. Ia mengaku diminta menyetor Rp 300 per kilogram oleh petugas di bagian perizinan jika permohonan RIPH hendak dikabulkan segera. “Saya kabulkan dan RIPH langsung terbit, sesuai dengan permohonan,” ujarnya.

Prihasto menyangkal tuduhan importir ini. Menurut dia, sejak 2017 urusan impor bawang putih sudah dibuat setransparan mungkin.…

Keywords: -

---

Foto Terkait