Menyangkal Krisis Menuai Bencana

Edisi: 04/49 / Tanggal : 2020-03-22 / Halaman : 38 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Wayan Agus Purnomo, Devy Ernis, Hussein Abri Dongoran

DITEKEN Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus, surat bertanggal 10 Maret 2020 itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, Tedros secara tersirat mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Badan Kesehatan Dunia pun merasa perlu menerima data tersebut. “Data ini penting sebagai alat mengukur risiko yang komprehensif secara global,” ujar Tedros.

Dalam surat yang sama, Tedros menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendeteksi kasus corona. Ia meminta Indonesia menaikkan status kasus Covid-19 menjadi darurat nasional. Tedros pun menyarankan pemerintah mendesentralisasi laboratorium untuk memantau kluster penyebaran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, membenarkan adanya surat tersebut.

Ini bukan pertama kali Badan Kesehatan Dunia menyampaikan keraguan terhadap pemerintah. Sebelum Presiden mengumumkan kasus pertama pada Senin, 2 Maret lalu, pejabat perwakilan Badan Kesehatan Dunia dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan mempertanyakan kemampuan dan keterbukaan Indonesia dalam menangani corona. Mantan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Anung Sugihantono, yang hadir dalam pertemuan itu, membenarkan adanya keraguan tersebut.

Sikap pemerintah dalam menangani kasus corona tak henti menuai kritik dari dalam dan luar negeri. Kritik ini kian gencar setelah Presiden Jokowi mengakui pemerintah tidak membuka semua data mengenai penyebaran virus corona kepada publik. “Kami tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat,” ujarnya setelah meninjau kesiapan Bandar Udara Soekarno-Hatta mengantisipasi corona pada Jumat, 13 Maret lalu.

Sejak membuka empat kasus awal positif corona, pemerintah tak membuka lagi data seputar pasien. Pemerintah juga tak mengumumkan lokasi penularan pasien dan rumah sakit yang merawatnya. Menurut Jokowi, kebijakan yang diambil tiap negara berbeda-beda. Presiden pun mengklaim pemerintah bergerak cepat setelah muncul kasus baru ataupun kluster baru.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, seperti Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Lokataru, serta Migrant Care,…

Keywords: -

---

Foto Terkait